adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik

Dinamikaberati interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. 1. Fungsi. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain: Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Selaindampak positif, perkembangan sistem informasi, komunikasi, dan transportasi juga memiliki dampak yang negatif. Dengan adanya media informasi, komunikasi, dan transportasi ternyata telah membawa pengaruh nilai-nilai sosial budaya luar yang mulai menggeser budaya bangsa klasik yang adi luhung. Kehidupan individualistik mulai berkembang dan Secaraumum fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut; Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran FungsiKoperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992, sebagai berikut : a. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. Menghindaripemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia haru s mengesakan Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, memimpin Dapatdisimpulkan yang ikut berpartisipasi pada proses pendidikan dan pengajaran anak, hendaknya mengenal pribadi anak didik.[43] Dalam system dan proses pendidikan manapun, guru tetap memegang peran penting. Para siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. a Kurangnya antusias anggota dalam setiap kegiatan misalnya dalam pertemuan rutin karang taruna pada saat berdiskusi cenderung pasif dan tidak mau mengutarakan pendapatnya. b. Pada saat kegiatan pertemuan atau kerja bakti tidak semua anggota mengikuti kegiatan itu dikarenakan alasan yang kurang jelas. Kalanganartis yang terjun kepolitik berasal dari berbagai bidang pula, seperti penyanyi, pemain film, pemain sinetron, pelawak, dan juga host.Beberapa nama artis telah lebih dahulu terjun di dunia politik indonesia, sebut saja Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, Dedi Gumelar (Miing), Jamal Mirdad, Nurul Arifin, Venna Melinda, Rachel Maryam 3 Pembaharuan Abduh dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Islam (Pendidikan) Seperti dikutip Fazlur Rahman, “Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam ( sunnatullah, yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya). Sunnatullah adalah ciptaan-Nya. Sumber: Komisi Pemilihan Umum Dari tabel di atas menunjukan adanya peran parpol di dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sebelum Pemilu 2004 dilaksanakan, banyak masyarakat (terutama mahasiswa dan pemuda) yang tidak puas terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempunyai kursi terbanyak di DPR tidak dapat memberantas . - Salah satu wujud tanggung jawab warga negara berkaitan dengan kondisi politik di Indonesia adalah berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dapat dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, hingga keluarga. Berikut ini beberapa contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara terhadap kegiatan politik dalam suatu bangsa. Pada dasarnya, ia bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat, keputusan undang-undang, dan tindakan yang diambil oleh mereka, sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017 yang ditulis Nuryadi dan Tolib. Wujud partisipasi politik bisa dilakukan dalam bentuk aktif atau pasif. Selain itu, pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Sebab, sistem negara demokratis tidak dapat terwujud tanpa partisipasi politik dari warga negaranya. Salah satu bentuk partisipasi politik secara tidak langsung adalah dengan menumbuhkan budaya demokratis di lingkungan keluarga. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Sistem politik bangsa dimulai dalam lingkup paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Partisipasi politik dalam suatu keluarga adalah kegiatan demokratis yang selanjutnya mempengaruhi kondisi masyarakat secara umum. Meskipun pengaruhnya kecil dan sangat terbatas, namun hal ini merupakan fondasi paling mendasar dalam menanamkan nilai politik suatu bangsa. Contoh-contoh Partisipasi Politik di Lingkungan Keluarga Di lingkungan keluarga, partisipasi politik dapat diwujudkan dengan contoh-contoh perilaku berikut ini. 1. Saling menghargai antaranggota Menaati pembagian tugas dalam Melakukan diskusi permasalahan politik di lingkungan Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapat dan anggota keluarga yang lain mendengarkan dengan seksama pendapat Memutuskan perkara keluarga secara demokratis. Artinya, keputusan penting dalam keluarga tidak diputuskan secara sepihak, melainkan berdasarkan musyawarah bersama. 7. Menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada Nilai-nilai partisipasi politik yang perlu ditanamkan di lingkungan keluarga juga adalah kepekaan terhadap masalah bangsa dan negara, serta peduli dengan kejadian-kejadian yang menimpa anggota keluarga besar lainnya. Sebagai informasi, poin paling penting dalam partisipasi politik adalah kesadaran bahwa ada kekuasaan tertentu dalam institusi keluarga. Anggota keluarga memiliki suara dan berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan keputusan keluarga tersebut. Tanpa adanya kesadaran bahwa "dirinya" atau anggota keluarga lain memiliki pengaruh dan berhak untuk menyampaikan pendapat, maka partisipasi politik sulit juga Contoh Sikap Terpuji Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Rumah Contoh Pengamalan Sila ke-3 Pancasila di Tempat Bermain Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat - Pendidikan Penulis Abdul HadiEditor Iswara N Raditya nurhalimaharkanh nurhalimaharkanh PPKn Sekolah Dasar terjawab Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik adalah merupakan ciri dari budaya politik.. a. parokialb. subjekc. partisipand. patronagee. patrimonialistik jawaban yg bener tuh iya kayanya C deh Iklan Iklan dayatf dayatf jawabannya peatrimonialistik Iklan Iklan veraarl veraarl Jawabannya yang Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn Bagaimana sikapmu terhadap teman²mu yang berasal dari daerah berbeda dengan jenis permainan yang berbeda dikaitkan dengan jenis permainan yang berbeda … ??Ayooo bantuu ya​ berikut perilaku negatif seorang pelajar yang dapat merusak budaya bangsa adalah​ tolong jawab bsk dikumpulin ​ ketampakan alam berupa daratan yaitu pilih yang benar a. pantai b. laut c. danau d. sungai​ Salah satu contoh permainan anak yang mengajarkan kebersamaan adalah.... a. layang-layang b. jamuran C. egrang d. cublak-cublak suwengyang ngasal bisu … lan​ Sebelumnya Berikutnya Iklan Pengertian Budaya Politik – Kali ini kita akan sama sama membahas mengenai politik, eh jangan salah dulu. Pada pembahasan kali ini kita tidak membahas mengenai politik yang sedang terjadi di negeri ini, akan tetapi kita akan membahas budaya budaya politik yang ada di Indonesia. Tetapi sudahkah kalian mengetahui apa itu budaya politik? Lalu bagaimana ciri dan macamnya ? jadi agar lebih jelas dan kalian lebih memahami budaya politik, di bawah ini akan dijelaskan satu persatu apa itu budaya politik bagaimana ciri-cirinya dan macam macamnya. Budaya Politik merupakan suatu pola perilaku masyarakat dalam berkehidupan bernegara,hukum, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, adat,adat istiadat serta norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat pada setiap harinya. Budaya politik juga dapat kita artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara yang sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah kepetusan yang kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat secara keseluruhan. Jika disederhanakan lagi pengertian budaya politik merupakann suatunilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tertentu dalam bidang politik. Macam macam Budaya Politik Budaya politik Parokial Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang memiliki tingkat partisipasi yang renda, hal tersebut dikarenakan faktor kognitif, contohnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini biasanya ada dalam masyarakat tradisional yang sifatnya lebih sederhana. Baca juga Pengertian Ideologi dan Macam-Macam Ideologi Beserta Penjelasan Lengkap Pengertian Sosial, Cakupan Sosial dan Faktor-Faktor Sosial Orang-orang yang menjadi partisipan dalam budaya politik parokial iniyaitu orang-orang yang tidak mengetahui atau paham tentang pemerintahan dan politik sesungguhnya. Ciri ciri Politik Parokial diantaranya adalah sebagai berikut Bersifat apatis Pengetahuan politik yang masih rendah Tidak perduli dan lebih menarik diri terhadap kehidupan politik Masyarakatnya sederhana dan tradisional Anggota masyarakat lebih cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang sebenarnya sangat luas Kesadaran masyarakat akan pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya yang rendah Warga negara tidak terlalu berharap dengan adanya sistem politik Tidak adanya peranan politik yang bersifat khusus Budaya Politik Partisipan Budaya politik macam Partisipan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Pada budaya politik partisipan ini ditandai dengan adanya kesadaran dari setiap individu sebagai seorang anggota yang aktif dalam sistem politik. Pada budaya politik partisipan memang bersifat cenderung membuat masyarakatnya dilibatkan dalam sistem politik baik itu secara keseluruhan maupun secara struktur serta dalam proses administrativenya. Masyarakat yang menjadi partisipan dalam budaya politik ini akan merasa menjadi anggota aktif yang ikut serta bertanggung jawab pada keputusan politik. Berikut ciri ciri Budaya Politik Partisipan diantarnaya adalah sebagai berikut Pengetahuan yang tinggi terhadap politik Memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi Warga negara memiliki kepekaan terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik Warga dapat menilai terhadap adanya masalah atau isu politik Warga memiliki kesadaran untuk taat terhadap peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan yang tertekan Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya Kontrol politik yang aktif Warga mampu dan memiliki keberanian dalam memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah Budaya Politik Kaula Budaya politik Kaula yaitu budaya politik yang banyak dilakukan digunakan oleh masyarakat yang sudah relative lebih maju baik dalam bidang sosial ataupun ekonomi, akan tetapi masih belum terlalu aktif. Partisipan dalam budaya politik kaula macam ini akan patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan namun tidak melibatkan diri dalam proses politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan sehingga dianggap memiliki tingkat perhatian yang rendah. Ciri ciri Budaya Politik Kaula diantaranya adalah sebagai berikut Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup baik Partisipasi politik yang minim Warga negara akan menganggap dirinya kurang dapat mempengaruhi sistem politik yang ada. Kehidupan ekonomi warga negara sudah membaik Tingkat pendidikan relatif sudah maju Kesadaran berpolitik yang rendah Masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya Warga negara cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah Masyarakat secara pasif patuh akan pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang yang ada Baca juga artikel di bawah ini Ragam-Ragam Musik Di Indonesia Yang Harus Anda Ketahui Suku Lingon – Misteri & Fakta Unik Suku Pedalaman Halmahera Bermata Biru Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli dan Ciri-Ciri atau Karakteristik Umum Masyarakat Madani Biografi Ki Hajar Dewantara Demikianlah ulasan mengenai pengertian budaya politik, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan anda. kunjungi terus sebagai media pembelajaran. JawabanContoh-contoh kegiatan Budaya Politik Partisipan adalah1. Mengikuti orasi dan kampanye pemilihan umum2. Mengikuti pemilihan umum3. Berperan sebagai warga negara baik secara aktif maupun pasif 4. Menyalurkan pendapat melalui persHal-hal diatas merupakan contoh kegiatan budaya politik partisipan, diluar apa yang tercantum diatas bisa menjadi opsi saya akan membahas secara khusus mengenai Budaya Politik PartisipanBudaya Politik Partisipan Pengertian Budaya Politik Partisipan – Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung Budaya Politik Partisipan Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannyaTidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free JURNAL MEDIAPSI VOLUME 1 NOMOR 1, DESEMBER 2015, HAL 59-66 59 PERBEDAAN POLITICAL AWARENESS DILIHAT DARI PERAN GENDER PEMILIH PEMULA Rojihah, Lusy Asa Akhrani, Nur Hasanah Rojihahjeje Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ABSTRAK Tuntutan adanya kesetaraan gender dalam bidang politik yang disuarakan oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan affirmatif action, yaitu memberi kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik di Indonesia. Pemuda sebagai pemilih pemula adalah agent of change, moral force, iron stock dan social control yang memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kebangkitan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kesadaran politik dilihat dari peran gender pemilih pemula. Desain enelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan skala political awareness serta skala peran gender. Reliabilitas menggunakan formula Cronbach Alpha. Uji asumsi penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan formula Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas dengan Levene’s test. Uji Hipotesis menggunakan anova satu jalur one way anova menggunakan bantuan SPSS for widows. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena p > 0,05 yang menunjukkan bahwa political awareness tidak bisa dibedakan berdasarkan peran gender. Kata kunci political awareness, gender, pemilih pemulaWacana tentang keterlibatan perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan tersendiri di kalangan masyarakat. Namun, jika dilihat dari perkembangannya sendiri, kehadiran perempuan dalam dunia politik bisa dijadikan sebuah indikasi bahwa negara tersebut telah terjadi kemajuan demokrasi. Tuntutan adanya kesetaraan gender dalam bidang politik yang disuarakan oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Menurut Azis 2013 Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan affirmatif action, yaitu memberi kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003. Pemuda sebagai pemilih pemula adalah agent of change, moral force, iron stock dan social control yang memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kebangkitan bangsa. Data Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan, jumlah pemilih pemula pemilu 2014 yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. adanya kesadaran politik pada masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang menurut Almond 1999 berbudaya politik partisipan yakni orang-orang secara aktif melibatkan diri dalam kehidupan politik. Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 60 Menurut Syamsuddin Dja’far,2008 aktif dalam kehidupan politik tidak perlu diartikan bahwa warga negara harus terjun berpolitik praktis. Setidaknya masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik sehingga mereka sadar dan memahami kemana mereka akan dibawa. Kesadaran politik dipercaya sebagai modal minimal dalam kehidupan bernegara, dengan memiliki kesadaran politik yang memadai, rakyat bisa menilai dan bereaksi terhadap gejala-gejala politik yang ada disekitarnya baik positif dan negatif. Ruang publik dalam konteks ruang politik yang didominasi laki-laki adalah karena dorongan kebudayaan yang belum berpihak kepada perempuan. Hubungan perempuan dan politik tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah perempuan tidak layak masuk ke dunia politik karena politik itu kejam, keras dan penuh debat, yang hal itu hanya layak dan bisa dipenuhi oleh laki-laki. Sehingga peneliti berasumsi bahwa hal demikian juga dipengaruhi oleh kesadaran politik yang berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. adanya kesadaran politik pada masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang menurut Almond 1990 berbudaya politik partisipan yakni individu-individu secara aktif melibatkan diri dalam kehidupan politik. Pemilih pemula belum mempunyai bekal pengetahuan yang cukup terhadap suatu organiasi yang mengarah dibidang politik berbeda dengan pemilih yang sudah pernah terlibat aktif dalam pemilihan umum. kurangnya sosialisasi politik dari lingkungan sekolah dan masyarakat, kurangnya sosialiasi erta simulasi pemilihan umum yang dilakukan KPU Komisi Pemilihan Umum kepada pemilih pemula, sehingga kesadaran politik masih belum maksimal Tyas & Harmanto, 2014. Kesadaran politik secara konsisten dikaitkan dengan pengetahuan individu tentang berbagai isu dan fenomena politik, oleh karena itu setiap kali pengetahuan ini diperkaya, kemampuan untuk lebih memahami masalah politik meningkat, yang disebut kesadaran politik. Perkembangan politik di masyarakat umumnya diukur dengan kesadaran politik yang membantu mengembangkan gerakan demokrasi dan politik negara. sehingga berdasarkan fenomena di atas dilakukan penelitian tentang perbedaan tingkat kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada pemilih pemula karena pemilih pemula baik laki-laki maupun perempuan merupakan pemilih yang baru pertama kali memiliki hak suara karena faktor usia, yang berdasarkan asumsi penulis pemilih pemula belum begitu mengenal dunia politik serta memiliki kemungkinan menjadi target kampanye politik pada periode ini sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber untuk membuat kebijakan yang memiliki nilai untuk mempertimbangkan kesadaran politik pada pemilih pemula dilihat dari gender berdasar perspektif psikologi politik. METODE Partisipan dan Desain Penelitian Penelitian ini melibatkan keseluruhan dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang termasuk dalam kategori pemilih pemula pada ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 61 pemilu 2014 secara spesifik merupakan angkatan 2011, 2012 dan 2013 sebagai populasi, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive dilakukan karena sampel yang terpilih harus memiliki karakteristik-karakteristik khusus sesuai dengan tujuan dari penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat komparasi atau perbedaan, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua atau lebih kelompok penelitian. Penggunaan teknik purposive sampling pada penelitian ini didasarkan pada penilaian terhadap karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh anggota dalam populasi yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian atau menjawab penelitian, karena memiliki karakteristik yaitu, 1 Mahasiswa Fisip Universitas Brawijaya angkatan 2011, 2012 dan 2013, 2 berusia 17-21 tahun pada tahun 2014, 3 Menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu presiden pertama kali tahun 2014 saat penelitian, peneliti memustuskan untuk mengambil sampel sebanyak 125 mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa laki-laki dan 75 mahasiswa perempuan. Instrumen Penelitian Metode pengumpulan data dengan skala digunakan untuk mengukur data yang berupa konsep psikologis Azwar, 2012. Hal tersebut dapat diungkap melalui indikator-indikator untuk kemudian disusun berupa aitem-aitem pertanyaan atau pernyataan. Melalui skala tersebut, atribut-atribut tertentu dapat diungkap melalui respon pertanyaan ukur yang digunakan dalam penlitian ini adalah sebanyak dua skala yaitu skala peran gender yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya milik Wathani 2009 yang diadaptasi dari skala milik Bem yaitu BSRI Bem Scale Role Inventory meliputi aspek maskulin, feminin dan androgini dengan item sejumlah 29 item. Hasil uji coba skala peran gender menunjukkan bahwa alat ukur valid dan reliabel dengan koefisien reliabilitas sebesar 0, alat ukur political awareness disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi menurut Agboola dan Adekeye Abonu, Agunlade & Yunusa, 2013 dengan keseluruhan item berjumlah 20 item. Nilai koefisien reliabilitas untuk skala political awareness sebesar 0,847. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memberikan skala kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang angkatan 2011, 2012 dan 2013 yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Analisis Data Analisis data menggunakan one-way ANOVA untuk mengetahui apakah sampel kelompok tersebut sama atau berbeda. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows. HASIL Uji asumsi Skala diberikan kepada subjek dengan jumlah 177 mahasiswa yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian, kemudian diseleksesi hingga tersisa 125 mahasiswa yang memenuhi karakteristik penelitian, 32 mahasiswa sisanya gugur karena tidak memenuhi salah satu Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 62 karakteristik penelitian yaitu belum pernah mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas meliputi persebaran data pada satu variabel yaitu, variabel bebas political awareness. Selanjutnya juga dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah homogen sejenis atau tidak. Uji normalitas dan uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini akan dianalasis menggunakan tes Kolmogorov-Sminov dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows dengan tingkat signifikansi 0,05. Populasi data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil tes Kolmogorov-Sminovp> 0,05. berikut ini adalah hasil uji normalitas Kolmogorov-Sminovdengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Hasil uji noormalitas dengan tes Kolmogorov-Smirnov pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnovpada variabel political awareness menunjukkan angka 1,073 dengan nilai signifikansi 0,200 yang berarti p > 0,05 0,200> 0,05 maka populasi data dikatakan terdistribusi normal. Uji Homogenitas Uji homogenitas diperlukan untuk mengetahui apakah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah homogen sejenis atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene’s Test, alasan menggunakan metode Levene’s test karena penelitian ini hanya membandingkan dua varians. Data dikatakan homogen jika signifikansi yang diperoleh > 0,05. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Hasil Uji Homogenitas Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pada variabel dependen political awareness hasil Levene’s testsebesar 0,922dan nilai signifikansi sebesar 0,433 sehingga data dikatakan homogen sejenis karena 0,433> 0,05. ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 63 Hasil Uji Hipotesis Uji hipotesis pada penelitian ini adalah menguji perbedaan political awareness dilihat dari peran gender pemilih pemula dengan menggunakan uji one way anova anova satu jalur dilanjutkan dengan post-hoc test menguji tiap dua kelompok dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Selanjutnya uji one way anova menunjukkan hasil sebagai berikut Tabel 3 Hasil uji one way anova Between Groups Within Groups Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji one way anova pada variabel dependen political awareness. Sum of squares atau jumlah kuadrat dari deviasi masing-masing pengamatan menunjukkan nilai 68,401 untuk variansi antar kelompok sedangkan nilai 3286,799 untuk variansi dalam kelompok. derajat kebebasan antar kelompok berjumlah tiga sedangkan derajat kebebasan dalam kelompok berjumlah 21. Mean square atau rata-rata kuadrat antar kelompok menunjukkan nilai 22,800 sedangkan rata-rata kuadrat dalam kelompok menunjukkan nilai 27,164. F empiris pada penelitian ini bernilai 0,839 dan Signifikansi pada uji one way anova ini menunjukkan nilai 0,475 yang berarti hasil dari uji one way anova ini tidak signifikan karena sig > 0,05 yaitu 0,475 > 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesaa alternatif dari penelitian ini ditolak sedangkan hipotesaa awal diterima Ha ditolak, H0 diterima. Peneliti selanjutnya mencoba menggunakan Multiple comparison melalui post hoc test dependen variabel political awreness dan menunjukkan hasil sebagai berikut Tabel 4 Hasil Post Hoc Tests I Peran gender- J Peran gender Perbedaan rata-rata I-J Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian terhadap dua kelompok penelitian. Perbedaan rata-rata antara peran gender feminin dibandingkan dengan peran gender maskulin bernilai 0,328, standar error menunjukkan nilai 1,655 dan nilai signifikansi sama-sama menunjukkan nilai 0,843 yang berarti sig > 0,05 yaitu 0,843 > 0,005 maka hasilnya tidak signifikan atau H0 diterima sedangkan Ha ditolak. Kesimpulan dari masing-masing uji hipotesa yang dilakukan baik uji one way anova maupun post hoc tests sama-sama menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak signifikan karena sig > 0,05 yang berarti hipotesa awal penelitian diterima sedangkan hipotesa alternatif dari peneliti ditolah H0 diterima Ha ditolak, berarti variabel dependen berupa political awarenss tidak dapat dibedakan menurut peran gender. Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 64 DISKUSI Penelitian ini melibatkan 125 mahasiswa yang terdiri dari 55 orang mahasiswa dan 70 mahasiswi sebagai sampel penelitian, berdasarkan skala peran gender yang diberikan didapatkan hasil peran gender maskulin sebanyak 14 orang, feminin sebanyak 34 orang, androgini sebanyak 33 orang dan undifferentiated sebanyak 44 orang. Syarat diterimanya hipotesa adalah ketika nilai sig 0,05 yaitu pada uji one way anova yang menunjukkan 0,475 > 0,05 sehingga hasil yang diperoleh dikatakan tidak signifikan, begitu pula ketika di uji melalui post hoc tests menunjukkan nilai 0,485 > 0,05 sehingga dapat dapat ditarik kesimpulan melalui uji one way anova maupun post hoc test hasil data penelitian ini dikatakan tidak signifikan yang berarti political awareness tidak dapat dibedakan menurut peran gender seseorang. Surbakti 2010 menyatakan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Graber Ibagere, 2013 mengungkapkan bahwa kesadaran politik adalah mempelajari, menerima serta mengakui kebiasaan, aturan, struktur dan faktor lingkungan kehidupan politik pemerintahan. Seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik akan sadar untuk memberikan hak suaranya di dalam pemilu, memantau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan mengajukan kritik terhadap pemerintah manakala ia melihat pemerintah tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia dapat sebagai seorang warga negara. International Journal of Education and Research vol. 1 tahun 2013 yang berjudul Assesment of Political Awareness Among Students of Social Studies in Nigerian Secondary School for citizenship oleh Abonu, Ogundale & Yunusa membahas tentang investigasi dari enam area geopolitik di Nigeria melibatkan pelajar JSSIII sebagai subjek. Alat ukur yang digunakan yaitu cognitive aspect of political awareness in social study education CAPASSE, effective aspect of political awareness in social study education AAPASSE dan terakhir psychomotor aspect of political awareness in social study education PAPASSE. Hasil dari penelitian ini menggunakan one way analysis of variance ditemukan bahwa tidak ada indikasi perbedaan signifikan antara hasil dari CAPASSE, AAPASSE dan PAPASSE. Peneliti berasumsi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya suatu kesadaran politik seorang individu, seperti umur, jenis kelamin, dan status pendidikan sehingga dijadikan sebagai data demografis dalam skala penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan dan serta mudahnya akses komunikasi yang menentukan ada atau tidaknya perbedaan peran gender terhadap political awareness, subjek pada penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang sama-sama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya meskipun mereka subjek terbagi-bagi dalam berbagai macam jurusan yaitu ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, hubungan internasional, ilmu politik dan ilmu pemerintahanan. Selain itu mudahnya akses informasi dan komunikasi juga memiliki peran yang besar terhadap penerimaan pengetahuan ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 65 mengenai politik karena pada tahun pertama perkuliahan semu jurusan dan program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memberikan mata kuliah pengantar ilmu politik, sehingga kedua faktor tersebut yang menurut asumsi peneliti menjadi penyebab tidak adanya perbedaan political awareness pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan subjek dengan karakteristik yang berbeda misalnya, mahasiswa yang lebih beragam tidak hanya dari Fakultas Ilm Sosial dan Ilmu Politik, tetapi juga dari fakults eksakta misalnya Kedokteran, Pertanian, Perikanan dan lain sebagainya. Subjek yang beraneka ragam nantinya diharapkan dapat merepresentasikan mengenai political awareness yang beragam pula. KESIMPULAN 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan political awareness antara peran gender maskulin dan peran gender feminin berdasarkan hasil analisis menunjukkan p> 0,05 yaitu 0,475> 0,05.. 2. Analisis tambahan dari penelitian ini, peneliti juga melihat perbandingan antara tipe peran gender lainnya yaitu androgini dan undifferentiated dan didapatkan hasil yang tidak berbeda dengan perbandingan tipe peran gender lainnya, yaitu tidak ada perbedaan signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa political awareness tidak dapat dibedakan menurut peran gender. DAFTAR PUSTAKA Almond, Verba S. 1990. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Bumi Aksara Jakarta. Azis, A. 2013. Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang Education. Azwar, S. 2012.Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Baron, Robert A & Byrne, Donn. 2004.Psikologi Sosial. Jakarta Erlangga. D. N. Abonu., Agunlade & Yunusa. 2013. Assesment of Political Awareness Among Students of Social Studies in Nigerian Secondary Schools for Citizenship. International Journal of education research, 1, p1-10. Dja’far, Y. 2008. Peranan Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat. Jurnal ilmiah Dinamika, 1, hal1-4. Ibagere, E. 2013. The Mass Media, Nigerian’s Political Awareness and Their Capacity to Make Political Choices. European Journal of Arts and Humanities. 12, p68-78. Poerwanti, E. 2000. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Perilaku. Malang Universitas Muhammadiyah Malang. Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Grasindo. Tyas, & Harmanto. 2014. Peran Orang Tua dalam Menanamkan Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 66 Kesadaran Politik pada Anaknya sebaga Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 1, hal 273-289 Wathani, F. 2009. Perbedaan Kecenderungan Pembelian Impulsif Produk Pakaian Ditinjau dari Peran Gender. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tidak ditebitkan. ... The homogeneity test was carried out using the Leneve's test with the SPSS 16 program, the reason for using the Leneve's test method was because this study only compared two variances. The data is said to be homogeneous if the significance obtained is > [27]. ...Farralia RamadhaniYetri YetriIrwandani IrwandaniThis study aims to see the effect of using the two stay two stray learning model assisted by an innovative module on the cognitive learning outcomes of students on the topic of simple machines. This quantitative study used a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group design. This study consisted of 2 classes, class VIII A as the experimental class and class VIII B as the control class. The results showed that the average of the cognitive test of the experimental class was and the control class was The results of data processing using the Mann Whitney test with a sig level of revealed that the results of tailed were less than which means that there is a difference in the posttest average value of students’ cognitive learning outcomes in the control and experimental RamayaniFerizaldi FerizaldiOne of the tasks that need to be considered in enforcing a disciplined and conducive work situation in a government agency is the frequency of the presence of State Civil Apparatus. The frequency of attendance is now controlled through the FingerPrint Attendance system. This study aims to explore the effect of Fingerprint Attendance on the Discipline of the State Civil Apparatus at the Education and Culture Office of Lhokseumawe City. The research method employed was quantitative with a saturated sampling technique census and the sample participants were all respondents who are all State Civil Apparatuses within the Education and Culture Office of Lhokseumawe City. The data analysis method used was simple linear regression analysis. The results of this study indicated that Fingerprint Attendance has a positive and significant effect on the discipline of the State Civil Apparatus, this is evidenced by the results of the t-test partial test obtained by comparing the significant value in the t-test table with a significance level of obtained < the result was that the H1 was accepted. Based on the results of the coefficient of determination test R2, the coefficient of determination R2 is 28%.Nanda SeptianaThis study focuses on whether there is an effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes and how much influence small group work learning strategies have on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students. This research method uses quantitative correlation with data collation techniques through questionnaires, observations, interviews, and documentation and data analysis using product moment correlation statistics. From the results of this study indicate that the learning strategy of small group work on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students has no effect that before the small group work learning strategy was carried out, 30% grade V students did not achieve the Minimum Completeness Criteria KKM, while after 32% implementation of small group work learning strategies that did not reach the KKM. As the results of the data analysis obtained that first, there is no effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students, this is evidenced by the value of statistical data results which show that "r" work ie is more the size of the "r" product moment table where N = 28 in the 95% confidence interval is and in the 99% confidence interval a value of is obtained, it can be said that there is no influence between variable X and variable Y. Thus the working hypothesis the writer used stated that there was no effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students "not accepted". Second, the influence of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students is low. This is evidenced by the results of statistical data analysis which shows that the "r" of work is in the coefficient interval - agen perubahan, mahasiswa dituntut untuk memiliki kesadaran politik yang baik. Dengan kesadaran politik yang baik maka mahasiswa memiliki kesadaran akan posisinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara yang lebih lanjut memperkuat sistem demokrasi negara tersebut. Selama ini kesadaran politik diukur melalui tingkat partisipasi pemilu dan indeks demokrasi Indonesia IDI khusus aspek hak-hak politik. Pengukuran tersebut merupakan pengukuran tidak langsung yang terkadang menghasilkan tingkat kesadaran politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan suatu indeks khusus untuk mengukur tingkat kesadaran politik seseorang. Karenanya melalui studi di Politeknik Statistika STIS penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variabel yang mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang dan menjelaskan gambaran umum tingkat kesadaran politik mahasiswa Politeknik Statistika STIS menggunakan indeks kesadaran politik IKP. Pengukuran IKP menggunakan kuesioner yang terdiri 36 item pertanyaan yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Data dikumpulkan pada 4 Juni 2020 dengan unit analisis sebanyak 140 sampel mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang diiambil menggunakan metode Stratified Circular Systematic Sampling. Hasil analisis menemukan bahwa tingkat kesadaran politik mahasiswa Politeknik Statistika STIS tergolong sedang atau cukup baik dengan masing-masing dimensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara berurutan termasuk dalam kategori tinggi, rendah, dan tinggi. Elo IbagereDemocracy and political development are issues that are critical to Nigeria as a nation. Success in this regard depends, to a large extent, on political information and the people's awareness and understanding of issues that determine the people's political choice. This paper examines Nigerians' political awareness, their capacity to make their political choice and the role of the media in this configuration. The paper submits that the level of the people's awareness is low and consequently, they do not possess the capacity to make the right political choice. The media are equally unable to play their role in increasing the people's political awareness and their capacity to make a good choice. This is as a result of numerous challenges facing the media. The paper finally recommends full democratization of the media as a way of making the media play their political Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang EducationA AzisAzis, A. 2013. Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka PelajarS AzwarAzwar, S. 2012.Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik MasyarakatY Dja'farDja'far, Y. 2008. Peranan Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat. Jurnal ilmiah Dinamika, 1, Kuantitatif dalam Penelitian PerilakuE PoerwantiPoerwanti, E. 2000. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Perilaku. Malang Universitas Muhammadiyah SurbaktiSurbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Orang Tua dalam MenanamkanF TyasHarmantoTyas, & Harmanto. 2014. Peran Orang Tua dalam MenanamkanSkripsi Universitas Sumatera UtaraPeran GenderPeran Gender. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tidak ditebitkan. – Terjadinya suatu hubungan antar manusia yang bersifat politik yang mencerminkan adanya suatu budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam sebuah kehidupan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat. Untuk jauh dalam mengetahui apa itu ilmu politik. Disini akan menjelaskan tentang pengertian politik, macam-macam politik, dan ciri-ciri budaya politik beserta contohnya. Untuk itu marilah simak ulasan yanga da dibawah berikut. Pengertian Budaya PolitikPengertian Budaya Politik Menurut Para AhliMacam-Macam Budaya PolitikBudaya Politik di IndonesiaSebarkan iniPosting terkait Pengertian Budaya Politik Kata Budaya politik berasal dari dua buah kata, yakni budaya dan politik. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah. Buddhayah artinya bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang artinya kota atau negara kota. Politik artinya adanya sebuah hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya sebuah aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan politics, yang artinya sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Budaya politik merupakan sebuah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik bisa diartikan sebagai sebuah sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah kepetusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat semuanya. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli 1. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. Menurut Gabriel dan Bingham menyatakan bahwa Budaya politik ialah suatu yang berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi semua populasi, dan kecenderungan beserta polapola khusus yang terdapat pada suatu bagian-bagian tertentu dari populasi. 2. Roy Macridis Menurut Roy Macridis menyatakan bahwa ialah budaya politik ialah sebagai suatu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama. 3. Robert Dahl Menurut Rober Dahl menyatakan bahwa Kebudayaan politik ialah sebagai salah satu sebuah sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai suatu pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Robert Dahl yaitu suatu orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis. 4. Samuel Beer Menurut Samuel Beer Budaya politik ialah suatu nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang cara pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintah. 5. Almond dan Verba Menurut Almond dan verba menyatakan bahwa Budaya politik ialah suatu sikap orientasi yang khas dari suatu warga negara terhadap sebuah sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap suatu peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. 6. Lucian Pye Menurut Lucian Pye menyatakan bahwa Budaya politik ialah lebih dilihat pada aspek sebuah perkembangan politik di negara berkembang dengan sebuah sistem pokok yang menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk suatu penilaian aksiaksi politik, serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik. Macam-Macam Budaya Politik Budaya politik mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan dari suatu oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik yaitu sebagai berikut 1. Budaya Politik Parokial Budaya Politik Parokial ialah suatu budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial yang umumnya terdapat dalam suatu masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat dari Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengungkapkan budaya politik parokial ialah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu pemerintahan dan politik. Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial Masih bersifat Apatis Dalam ruang Lingkupnya sempit dan kecil Dalam ilmu Pengetahuan politiknya masih rendah atau masih minim Pada Masyarakatnya yang masih sederhana dan tradisional Adanya ras ke tidak pedulian dan juga menarik diri dari lingkungan kehidupan politik Dalam anggota masyarakatnya condong tidak berminat terhadap sebuah objek politik yang luas Dalam kesadaran anggota masyarakatnya tentang mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya masih rendah atau minim Tidak adanya suatu peranan politik yang bersifat khusus Warga negara tidak sering berhadap dalam suatu sistem politik Contoh budaya politik parokial Yaitu pada masyarakat suku-suku pedalaman yang mana mereka masih belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut sama sekali dalam suatu pemilu 2. Budaya Politik Kaula/Subjek Budaya politik kaula ialah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju baik dalam sosial maupun dalam ekonominya, namun masyarakatnya masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau bisa juga disebut dengan budaya politik subjek berada pada orang yang secara pasif patuh pada seorang pejabat-pejabat pemerintahan dan pada undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam suatu politik ataupun memberikan suara dalam sebuah pemilihan. Budaya politik kaula ini mempunyai tingkat perhatian pada sebuah sistem politik sangat rendah. Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek Pada masyarakatnya sudah menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah Pada masyarakat masih Sedikit dalam memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun bisa menerima apa yang berasal dari sebuah pemerintah Menerima dalam ke putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, terlebih lagi ditentang. Sikap warga sebagai aktor politik ialah masih pasif, yang artinya warga tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam suatu kehidupan politik. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sebuah sistem politik yang secara umum dan khusus terhadap sebuah objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah. Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula yaitu pada masyarakat jawa keraton di jogja. Yang dimana rakyat sudah ada dalam pemahaman & kesadaran akan pentingnya untuk berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis, dan selalu mengikuti keputusan hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi 3. Budaya Politik Partisipan Budaya politk partisipan adalah sebuah budaya politik yang ditandai adanya sebuah kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem yang sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya suatu kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Pada umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, namun tetap saja mempunyai peran dalam berlangsungnya suatu sistem politik. Begitu pun dengan suatu budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung atas keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan Pada warga nya sudah menyadari hak dan tanggung jawabnya dan bisa mempergunakan hak serta menanggung sebuah kewajibannya Pada warga nya tidak begitu saja bisa menerima keadaan, tunduk pada sebuah keadaan, berdisiplin tetapi bisa menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun pada posisi dirinya sendiri. Pada kehidupan politik sebagai suatu sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi bisa menolak menurut penilainnya sendiri. Sudah menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Contoh budaya politik Partisipan yaitu keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan suatu politik seperti pemilu, demonstrasi, dan lain sebagainya. Budaya Politik di Indonesia Budaya politik di Indonesia ialah sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan sebuah budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, karena partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari sebuah keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Pada saat ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan suatu kebobrokan pemerintah. Budaya politik Indonesia terus mengalami suatu perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah terpencil tidak terjadi sebuah perubahan karena kurangnya dalam pendidikan dan informasi. Di Indonesia memakai budaya politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Itulah ulasan tentang √ Budaya Politik Pengertian, Macam, Ciri, Tipe, Klasifikasi & Contohnya Lengkap. Semoga apa yang diuals diatas bermanfaat bagi pembaca. sekian dan terimakasih. Baca Juga Artikel Lainnya √ Pemilu Pengertian, Makna, tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk, Macam, Tahapan & sistemnya Lengkap √ Partai Politik Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, Ciri & Jenisnya Lengkap √ Politik Etis Pengertian, Isi, Tujuan, Manfaat, Latar Belakang & Dampaknya Lengkap √ Politik Pengertian, Konsep, Tujuan, Macam & Perilakunya Lengkap √ Sosialisasi Politik Pengertian, Fungsi, Sarana, Jenis & Faktor Keberhasilannya Lengkap Jakarta ANTARA - Generasi Z dikenal sebagai generasi yang saat ini sedang dalam rentang umur remaja, generasi yang akan sering disebut-sebut akan menjadi generasi emas pada 2045, saat Republik Indonesia berusia 100 tahun alias satu abad. Badan Pusat Statistik mengategorikan generasi terbaru setelah generasi milenial itu dengan rentang kelahiran pada 1997 sampai dengan 2012. Generasi tersebut di Sensus Penduduk 2020 BPS memiliki proporsi paling besar yakni dengan persentase 27,94 persen, di atas angka generasi milenial dengan rentang kelahiran 1981-1986 yang persentasenya pada 25,87 persen. Bahkan generasi X kelahiran 1965-1980 hanya 21,88 persen dan baby boomer kelahiran 1946-1964 11,56 persen saja dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Di dalam angka, jumlah ini adalah 75,49 juta jiwa. Melihat proporsi Generasi Z yang begitu besar dibandingkan yang lain tentunya juga akan memberikan pengaruh kuat di berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya kehidupan politik bangsa, mereka tentunya diperhitungkan dengan jumlahnya yang besar itu dan juga akan terlibat dalam menentukan arah politik Indonesia. Baca juga Sejauh apa ketertarikan generasi Z soal politik? Peneliti Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi SPD, Rizqan, menyebutkan bahkan Generasi Z itu memiliki kesadaran politik yang cukup bagus. Jika diperkirakan, kesadaran politik generasi Z bisa dikatakan setidaknya berada pada angka 70 persen. Bahkan kesadaran politik mereka sudah terlihat ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Kemudian yang paling kentara adalah pada berbagai kebijakan politik yang diambil pejabat politik bangsa. "Tapi mereka memiliki patron tersendiri, berbeda dengan generasi lainnya. Kita bisa lihat ketika RUU Omnibus Law, bagaimana mereka bereaksi di saluran mereka sendiri, itu menunjukkan kesadaran berpolitik mereka," kata Rizqan. Namun sayangnya kata dia, kesadaran politik generasi itu terciptanya karena kemauan mereka dengan cara autodidak tertarik untuk menggali kehidupan politik bangsa. Ditambah lagi Generasi Z tidak bisa lepas dari teknologi, informasi dan internet. Hal itu mendorong mereka mencari tahu sendiri seperti apa kehidupan dan arah politik bangsa tanpa ada yang menjadi rel guna menuntun mereka. "Biasanya yg dianggap "patron" oleh Gen Z itu tokoh yg dianggap "netral" dari kelompok politik tertentu oleh mereka," kata dia. Kesadaran politik Generasi Z ini akhirnya tidak cukup literasinya karena mereka hanya mendapatkan informasi secara autodidak, dan mereka pun juga tidak punya ruang untuk mengekspresikan kesadaran politiknya tersebut. Oleh karena itu, menurut Rizqan stakeholder politik di Indonesia perlu menyentuh kesadaran politik Generasi Z dan memberikan mereka ruang untuk terlibat dalam politik bangsa. "Contoh, partai politik mesti cari tahu apa sih yang diinginkan oleh Generasi Z soal politik, terus bagaimana cara memfasilitasi mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Ini penting untuk menyentuh kesadaran politik mereka," ujarnya. Baca juga Polda Sulut ajak generasi muda ikut seleksi SIPSS Membimbing Generasi Z Generasi Z merupakan generasi yang kreatif, mandiri, dan cakap teknologi, temasuk dalam membangun pendidikan politik mereka. Generasi itu mulai melek politik dan mencari tahu sendiri informasi-informasi terkait politik secara autodidak. "Mereka melihat dan mengecek media sosial, mereka ini khan sangat melek dan tahu itu ada di media sosial, oleh karena itu mereka mempelajari politik di media sosial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin. Hanya saja, lanjut dia kalau berbicara teori dan narasi politik tentunya tidak cukup dengan media sosial saja, karena media sosial tidak memberikan ilmu yang cukup terkait ilmu pengetahuan tentang politik. Yang ada di media sosial, bentuknya hanya lebih kepada pertarungan politik praktis, kubu-kubuan di dunia maya, tentunya hal itu kurang baik bagi literasi politik para Generasi Z. Remaja-remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri itu tentunya perlu menambahkan keilmuan mereka lewat dunia kampus atau berbagai seminar keilmuan politik yang berbasis dalam jaringan. Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah adanya bimbingan bagi Generasi Z dalam mendapatkan pengetahuan politik mereka sehingga apa yang dapatkannya benar-benar komprehensif. Kemudian, kata dia jika berbicara memberikan ruang yang cukup dan literasi maka partai politik tentu berada di hulunya dan kekuasaan berada di hilirnya. "Parpol memiliki tugas penting dan tanggung jawab besar mendorong Generasi Z untuk menjadi cikal bakal para pemimpin bangsa di masa yang akan datang," ucap dia. Pengetahuannya dan kesadaran politik sendiri sangat penting bagi Generasi Z sebab menjadi pijakan atau landasan mereka dalam membangun bangsa. Pijakan yang tepat tentunya akan menghantarkan bangsa ini ke arah yang tepat pula. "Karena bangsa ini dibangun oleh mereka, kalau bukan oleh mereka siapa lagi. Yang tua tentunya pasti akan hilang dan muncul lah Generasi Z ini, dan harapannya Generasi Z ini memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk membangun bangsa," kata dia. Pentingnya kesadaran politik kata dia jangan di lihat dari sisi politik praktis saja, setiap tindakan dalam kehidupan ini sesungguhnya memerlukan kesadaran politik yang baik. "Tidak ada kehidupan ini yang tidak tersentuh kebijakan politik, misalnya Generasi Z memilih jalur pendidikan, pekerjaan, soal kesehatan, memutuskan mau memiliki rumah atau tidak, itu kan termasuk keputusan politik," katanya. "Kalau mereka tidak punya kesadaran dengan literasi politik yang baik, akhirnya setiap keputusan dalam hidup mereka akan ragu-ragu. Hal itu menyebabkan generasi ini hanya akan menjadi objek bukan subjek, menjadi penggembira saja," kata dia. Sedangkan, Generasi Z yang diharapkan adalah menjadi pelaku pembangunan bangsa, bahkan menjadi pelaku dengan peran besar di berbagai bidang di kancah internasional. "Kalau kesadaran politik mereka rendah maka yang terjadi mereka akan dibodohi. Oleh karena itu Generasi Z yang cerdas adalah generasi yang sadar akan politik, hak dan kewajibannya," ujar Komaruddin. Berperan penting Ketua DPR, Puan Maharani, menilai Generasi Z atau para remaja berperan penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan karena dia yakin akan mengubah Indonesia. Pada sisi lain, lagi, jumlah Generasi Z ini sangat besar terhadap komposisi penduduk Indonesia dan secara politik akan menyusun jumlah pemilih yang juga tidak main-main. Tentu ini harus disikapi secara serius pada berbagai aspek, di antaranya secara politik, yang salah satu pelaksanaannya adalah melalui Pemilu ataupun Pilkada dimana para kontestan berhadapan dengan jumlah besar pemilih. "Dalam alfabet, huruf Z dianggap huruf yang terakhir. Tetapi, saya justru melihat generasi Z sebagai titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia," kata Puan. Hal itu dikatakan Puan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2020. "Insya Allah, pada 2045 nanti di antara para peserta Parlemen Remaja ini mungkin sudah ada yang menjadi anggota DPR, memiliki perusahaan sendiri, jadi ilmuwan, ahli teknologi, atau bahkan menteri," ujarnya. Artinya menurut dia, para peserta parlemen remaja itu yang akan mengambil keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara sudah berusia lebih dari satu abad. Menurut Puan, keberlangsungan masa depan Indonesia ini akan terwujud saat para remaja berperan aktif menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. "Karena adik-adik ini adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, saya ingin menyampaikan harapan supaya semua berperan aktif menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia," katanya. Menurut dia, salah satu yang utama adalah dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkan-nya. "Gotong royong sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati pandemik Covid-19 ini. Kita harus saling mengingatkan sesama teman, ke orang tua kita, supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak fisik," ujarnya. Sebagai Ketua DPR, Puan menyampaikan bahwa suara generasi Z tetap dianggap penting oleh lembaga yang dipimpinnya dan DPR akan mendengarkan suara generasi Z dengan tangan terbuka. Dia meyakini bahwa para remaja bisa memberi masukan dan kritik secara santun, tidak memakai bahasa kasar, tidak memaki-maki, tidak percaya hoaks dan telah memeriksa kebenaran setiap berita yang didapat. Pewarta Boyke Ledy WatraEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2021 Budaya politik adalah pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya Kantaprawira, 200625. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya Politik Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba 1990178 sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Almond dan Verba juga mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Budaya politik merupakan aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritis, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya atau kebudayaan sangat luas lingkupnya di mana mencakup pola pikir, sikap, perilaku tindakan, dan peralatan. Sementara itu, politik bertalian dengan kebijakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik dapat dimaknai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk Budaya Politik a. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang, budaya politik dibagi menjadi dua jenis, yaitu Budaya Politik Militan. Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya Politik Toleransi. Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. b. Berdasarkan Orientasi Politiknya Berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu Kantaprawira, 200632-35 Budaya Politik Kaula. Budaya politik kaula, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output-nya. Budaya Politik Parokial. Budaya politik parokial artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Budaya Politik Primordial. Budaya politik primordial ditandai adanya ikatan-ikatan kepentingan-kepentingan secara rasional individual atau kelompok berada di atas kepentingan hidup bersama. Dari keadaan seperti itu bisa memunculkan kelompok-kelompok kecil atau relatif besar pertemanan atau perhimpunan yang bisa mengenyampingkan kepentingan umum. Budaya Politik Partisipan. Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya kewajibannya serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Orientasi Budaya Politik Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Almond dan Verba 199016 mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara. Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Orientas evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Daftar Pustaka Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1990. Budaya Pollitik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara. Jakarta Bumi Aksara. Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung Sinar Baru Algensindo. – Setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai kepada anggotanya, termasuk dalam bidang politik. Dari proses penanaman tersebut, anggota masyarakat akan berusaha mempelajari tentang bagaimana sistem politik seharusnya bekerja serta apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kurun waktu yang relatif panjang, sikap-sikap politik yang dipelajari oleh anggota masyarakat tersebut akan membentuk suatu budaya tertentu, yaitu budaya politik. Dilansir dari buku Pengantar Ilmu Politik 2016 karya Michael G. Roskin dan kawan-kawan, dijelaskan definisi budaya politik menurut Sidney Verba. Menurut Sidney Verba budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Baca juga Partai Politik Definisi dan Fungsinya Pada dasarnya, budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Budaya politik lebih fokus terhadap aspek-aspek non perilaku aktual, seperti pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Budaya politik memang tidak bisa lepas dari sistem politik. Sebab hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Berarti, setiap berbicara tentang budaya politik, maka tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang mencakup komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan antara struktur dan fungsi politik. Tidak hanya itu, budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Baca juga Infrastruktur Politik di Indonesia Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan persepsi dan tindakan warga masyarakat suatu negara terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintahnya. Tipe-tipe budaya politik Dalam buku Mengenal Ilmu Politik 2015 karya Ikhsan Darmawan, dijelaskan beberapa tipe budaya politik, yaitu Budaya politik parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang terbatas pada lingkup kecil yang bersifat kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor kognitif tingkat pendidikan rendah. Budaya politik tipe ini juga memperlihatkan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe ini terlihat jelas pada kelompok masyarakat tradisional. Budaya politik subyek Budaya politik subyek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran besar terhadap keseluruhan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjukkan pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara dalam hal partisipasi dan keterlibat dalam sistem politik, bisa dibilang sangat kecil. Baca juga Suprastruktur Politik Indonesia Kekuatan subyek politik dalam tipe ini sangat kecil dalam hal memengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subyek politik dalam tipe ini hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Budaya politik partisipan Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam tipe ini, anggota masyarakat berperan aktif dalam proses politik serta dapat memengaruhi sebuah kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan. Budaya politik tipe partisipan merupakan tempat yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Harmonisasi hubungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 44-51Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu SosialAvailable online Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemulamelalui Pendidikan KewarganegaraanAsmika RahmanProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program PascasarjanaUniversitas Negeri Yogyakarta, IndonesiaDiterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018AbstrakPolitik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang adadalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi ataumemberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahamanpolitik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadappolitik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagaipemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yangrelevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkanpartisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsepmasyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan Kunci Konsep Dasar; Pendidikan Politik; Pemilih is the means the most elegant in the grab or get a power. Policies that exist within a country is a political product that is usedby a group of people, in this case is the Government, to influence or change an order of people's lives. Of course it is not easy toinfluence or give a political understanding on the community. There are several factors that can affect the dominant understandingof the political community, namely educational factors, environmental factors, factors of gender, heredity factors to education has an important role in influencing or providing an understanding of politics through means of education inthe school environment in particular like a novice voters and the public in General. The purpose of thiswriting is to make the studentsas well as community voters beginners can have fundamentally understanding about politics through means of civic education as apolitical education. So the student as novice voters and the public in general political literacy and are able to demonstrateparticipatory attitude towards politics. Writing method used in this study is a journal paper libraries supported by the results ofrelevant research. Citizenship education as one of the media means of political education is expected to increase politicalparticipation on the young gerasi or commonly referred to as novice voters, resulting in the application of the concept of communityDemocratic concluded The Basic Concept; Political Education; Novice to Cite Rahman, A. 2018. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui PendidikanKewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 1 44-51.*Corresponding authorE-mail asmikarahman89 2085-482X PrintISSN 2407-7429 Online Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 era serba canggih saat ini, kita dituntutuntuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidakterlepas dalam urusan politik. Politik merupakansarana yang paling elegan dalam meraih ataumendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakanproduk politik yang digunakan oleh sekelompokorang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanankehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untukmenaikkan harga bahan bakar miyak, menaikkanharga bahan pokok makanan, menaikkan tarifdasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor,merubah kurikulum pendidikan, dan lainsebagainya. Maka dari itu masyarakat ditutut untukmelek politik atau dengan kata lain faham terhadappolitik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipuoleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadaprakyat. Rakyat mempunyai peran yang sangatpenting dalam suatu Negara, karena sukses atautidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatasmana partisipasi masyarakat dalam pemilihanumum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif,presiden maupun pemilihan umum kepala pemilihan umum tersebut selaluterdapat pemilih pemula. Menurut Undang-UndangNo. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemulaadalah warga Indonesia yang pada hari pemilihanatau pemungutan suara adalah warga NegaraIndonesia yang sudah genap berusia 17 tahun danatau lebih atau sudah/pernah kawin yangmempunyai hak pilih, dan sebelumnya belumtermasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategoripolitik adalah kelompok yang baru pertama kalimenggunakan hak pilihnya Setiajid, 201119.Berati kriteria pemilih pemula merupakan merekayang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikahatau yang baru pertama kali menggunakan hakpilihnya pada saat pemilihan umum satu peran masyarakat atau pemilih pemuladalam politik adalah memiliki fungsi kontrolterhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsiinilah sehingga dapat berpengaruh terhadapkebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harusmempertimbangkan segala sesuatunya berdasaratas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukankarena atas dasar keinginan suatu kelompok bukanlah hal mudah dalammempengaruhi atau memberikan pemahamanpolitik terhadap masyarakat rakyat. Adabeberapa faktor dominan yang dapatmempengaruhi pemahaman politik masyarakat,yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktorjenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tesebutdapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akanmempengaruhi pemahaman masyarakat terhadappolitik. Dari segi budaya politik juga memiliki peranbesar dalam pemahaman masyarakat terhadappolitik, yaitu seperti dikemukakan oleh Gabriel AlAlmond dan Sidney Verba 199021 yangmengatakan bahwa budaya politik adalah sikaporientasi warga negara terhadap sistem politik dananeka ragam bagiannya, dan sikap terhadapperanan warga negara didalam sistem menurut Mochtar Mas’oed dan ColinMac Andrew 198641 mengatakan budaya politikadalah sikap dan orientasi warga suatu negaraterhadap kehidupan pemerintahan negara Kewarganegaraan memilikiperan penting dalam mempengaruhi ataumemberikan pemahaman terhadap politik melaluisarana pendidikan di lingkungan sekolah secarakhusus bagai pemilih pemula dan masyarakatsecara umum. Materi-materi yang berkaitandengan politik secara eksplisit terdapat padamateri pelajaran di jenjang Sekolah Menengah AtasSMA kelas XI sebelas, yaitu pada BAB BudayaPolitik. Bab ini menjelaskan tentang pengertianbudaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budayapolitik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya,setelah peserta didik selesai menempuh materi ini,peserta didik mampu untuk mendeskripsikanpengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipebudaya politik yang berkembang dalammasyarakat, mendeskripsikan pentingnyasosialisasi pengembangan budaya politik, sertamampu menampilkan peran serta budaya politikpartisipan. Begitu juga pendidikan politik yangdapat kita berikan kepada masyarakat sekitar padaumumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalamkegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikutkegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umumKepala Desa/Dukuh dan lain penulisan ini adalah agar siswasebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan46pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui saranapendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikanpolitik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula danmasyarakat secara umum melek politik dan mampuuntuk menunjukkan sikap partisipatif terhadappolitik. Adapun manfaat teoritik dari penulisan iniadalah bagi penulis dapat memberikan pengalamanyang sangat berharga dalam penyusunansistematika pembuatan paper. Penulis jugamendapatkan pengetahuan tentang konsep dasarpendidikan politik dalam masyarakat. Penulis jugamenyadari bahwa masih banyak kekurangannyadalam penulisan paper ini. Adapun manfaat bagisiswa dan masyarakat luas adalah membentuksiswa dan masyarakat yang tahu dan faham akankehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswadan masyarakat dibekali dengan pengetahuanbudaya politik dan diajarkan tentang bagaimanapartisipasi PolitikPolitik memiliki makna cukup beragam. Adayang menyebutnya dengan seni dan ilmupemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagiankekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaandengan perilaku manusia dalam mendapatkankekuasaan, menjalankan kekuasaan, danmempertahankan politik merupakan salah satu ilmutertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secaraetimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani“polis” yang artinya negara kota. Dari istilah polisini, berkembang konsep polites yang berarti warganegara dan konsep politikos yang berartikewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut,politik dapat diartikan sebagai sesuatu yangberhubungan dengan atau antara warga negarapada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akarkatanya adalah politics, yang bermaknakebijaksanaan policy. Jika dilihat dari keduabahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, makapolitik dapat dipahami sebagai suatu proses dansistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota Sitepu, 2012.Pengertian politik dari para ahli diantaranyadikemukakan oleh Laswell dkk 1952 bahwapolitik merupakan suatu proses dalam bentuk“siapa yang mendapatkan apa, kapan danbagaimana” politics as who gets, what, when, andhow. Easton 1981 merumuskan politik sebagaipola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan,kehidupan publik, pemerintah, dan 1971 berpendapat bahwa yangdimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negarauntuk mencapai kekuasaan dalam negara. MenurutBudiarjo 2008 politik adalah bermacam-macamkegiatan dalam suatu sistem sosial yangmenyangkut proses menentukan danmelaksanakan PolitikMenurut Almond dan S. Verba 1991,budaya politik adalah sikap orientasi warga negaraterhadap sistem politik dan aneka ragambagiannya, dan sikap terhadap peranan warganegara di dalam sistem itu. Menurut Marbun2005, budaya politik adalah pandangan politikyang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihanpolitik seseorang. Budaya politik lebihmengutamakan dimensi psikologis dari suatusistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan,simbol yang dimiliki individu dan yangdilaksanakannya dalam Larry Diamond 2003, budayapolitik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai,sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentangsistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas’oeddan Andrews 1986, budaya politik adalah sikapdan orientasi warga suatu negara terhadapkehidupan pemerintahan negara dan Almond dan Powell 1966, budaya politikadalah suatu konsep yang terdiri dari sikap,keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yangsedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat,termasuk pola kecendrungan-kecendrungankhusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapatpada kelompok-kelompok dalam Tipe-tipe Budaya Politika. Budaya Politik Parokial Parochial PoliticalCultureBudaya Politik ini terbatas pada satu wilayahatau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnyabudaya politik ini terdapat dalam masyarakat yangtradisional dan sederhana. Dalam masyarakat Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 ini, spesialisasi sangat kecil dan belumbanyak Budaya Politik Subyek Subject PoliticalCultureMenurut Muchar Mas’oed dan ColinMacAndrews, budaya politik subjek menunjukkanpada orang-orang yang secara pasif patuh padapejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undangUU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politikataupun memberikan suara dalam Budaya Politik Partisipan ParticipantPolitical CultureMenurut Almond dan Verba, budaya politikpartisipan adalah suatu bentuk budaya dimanaanggota masyarakat cenderung diorientasikansecara eskplisit terhadap sistem sebagaikeseluruhan dan terhadap struktur dan prosespolitik serta administratif. Budaya politik iniditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinyaataupun orang lain, sebagai anggota aktif dalamkehidupan politik. Ini menunjukkan pada orangorang yang tidak dalam kegiatan politik, palingtidak dalam kegiatan pemberian suara Voting danmemperoleh informasi yang cukup banyak Pendidikan PolitikMenurut Gabriel Almond dalam Mas’oed1986, pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. MohammadNuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib 2009mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas padapengenalan seseorang terhadap peran individudalam partisipasinya dalam pemerintahan, partaipolitik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnyaadalah terbangunnya proses pendawasaan danpencerdasan seseorang akan tanggung jawabindividu dan kolektif untuk menyelesaikanpermasalahan bangsa sesuai otoritasnya yangmengandung makna mentalitas dan etika Surono sebagaimana dikutipRamdlang Naning 19828, pendidikan politikadalah usaha untuk masyarakat politik, dalam artimencerdaskan kehidupan politik rakyat,meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaandan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawabterhadap bangsa dan 1990 mengidentifikasi pendidikanpolitik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasipolitik adalah bagian langsung dari kehidupanmasyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak,diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, halitu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baikpenguasa ataupun orang awam. Jadi kalau bolehdisimpulkan, pendidikan politik dalam arti katayang ketat dapat diartikan usaha yang sadar untukmengubah proses sosialisasi masyarakat sehinggamereka memahami dan menghayati betul nilai–nilai politik yang terkandung dalam suatu sistempolitik yang ideal yang hendak dibangun. Hasilpenghayatan itu akan menghasilkan/melahirkansikap dan tingkah laku politik baru yangmendukung sistem politik yang ideal itu, danbersamaan dengan itu lahir pula kebudayaanpolitik Kantaprawira 2004, pendidikanpolitik yaitu untuk meningkatkan pengetahuanrakyat agar mereka dapat berpartisipasi secaramaksimal dalam sistem politiknya. Sesuai pahamkedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harusmampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melaluia Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentukpendapat umum; b Siaran radio dan televisi serta filmaudio visual media; c Lembaga atau asosiasi dalammasyarakat seperti masjid atau gereja tempatmenyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikanformal ataupun Bentuk dan Proses Pendidikan PolitikBentuk dan proses sosialisasi ataupendidikan politik menurut Kavang 1998, ituterbagi atas dua jenis, yaitu a Bentuk dan prosesyang bersifat laten atau tersembunyi dimanakegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalamlembaga-lembaga sosial non politis sepertilingkungan keluarga, lingkungan sosial dankeagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungansekolah atau kampus. b Bentuk dan proses yangbersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsungdalam lembaga politis tertentu termasuk pemiludan perangkat-perangkatnya.Adapun bentuk sosialisasi politikberdasarkan jumlah peserta audience atau massa Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan48yang mengikutinya dibedakan menjadi bentukumum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadibila massa audience yang melaksanakannya tidakdibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yangterbatas jumlahnya dibatasi untuk Partisipasi PolitikSecara etimologi kata partisipasi berasal darikata latin “Pars” dan “capere”. Pars berarti bagian-bagian dan capere berarti mengambil atau ikutserta. Jadi diartikan partisipasi adalah “ikut sertamengambil bagian”. Kemudian dalam bahasaInggris, disebut participate atau participationberarti mengambil bagian atau mengambilperanan. Rush dan Althoff 2001 mengatakanbahwa partisipasi politik adalah keterlibatanindividu sampai macam-macam tingkatan di dalamsistem Budiardjo 2008, sebagai definisiumum dapat dikatakan bahwa partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Kegiatan ini mencakup kegiatan sepertimemberikan suara dalam pemilihan umum,menghadiri rapat umum, mengadakan hubungancontacting atau lobbying dengan pejabatpemerintah atau anggota parlemen, menjadianggota partai, atau salah satu gerakan sosialdengan direct action dan Bentuk Partisipasi PolitikMenurut Mas’oed & Andrews 1986partisipasi politik terbagi dalam 2 dua bentuk,yakni secara Konvesional dan Non tersebut adalaha. Partisipasi politik secara konvensional adalahpemberian suara voting, diskusi politik,kegiatan kampanye, membentuk danbergabung dalam kelompok kepentingan,komunikasi individual dengan pejabat politikdan Partipasi politik secara non konvensionaladalah pengajuan petisi demonstrasi,konfrontasi mogok, tindakan politik terhadapharta benda perusakan, pemboman,pembakaran, tindakan kekerasan politikterhadap manusia penculikan, pembunuhan,perang gerilya dan revolusi.6. Pemilih PemulaPemilih adalah sebagai semua pihak yangmenjadi tujuan utama para kontestan untukmereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukungdan kemudian memberikan suaranya kepadakontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal inidapat berupa konstituen maupun masyarakat padaumumnya. Konstituen adalah kelompokmasyarakat yang merasa diwakili oleh suatuideology tertentu yang kemudian termanisfestasidalam institusi politik seperti partai politikPrihatmoko, 2005.Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tigakategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilihyang benar-benar memilih partai berdasarkanpenilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilihkritis emosional, yakni pemilih yang masih idealisdan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula,yakni pemilih yang baru pertama kali memilihkarena usia mereka baru memasuki usia pemula adalah warga negara yang didaftaroleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih,dan baru mengikuti pemilu memberikan suarapertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan diIndonesia dengan rentang usia 17-21 tahunFenyapwain, 2013.Pahmi 2010 mengatakan bahwa pemilihadalah warga Negara Indonesia yang telah genapberusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ Undang-Undang No. 10 tahun 2008Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah wargaIndonesia yang pada hari pemilihan ataupemungutan suara adalah warga Negara Indonesiayang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebihatau sudah/pernah kawin yang mempunyai hakpilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilihkarena ketentuan Undang-Undang menurut Suhartono 20096pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilaikebudayaan yang santai, bebas, dan cenderungpada hal-hal yang informal dan mencarikesenangan, oleh karena itu, semua hal yangkurang menyenangkan akan dihindari. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Teori Perilaku Pemilih Voting BehaviorPerilaku pemilih voting behavior dapatdianalisis dengan tiga pendekatan, antara lainadalah a. Pendekatan Sosiologis. Keterkaitan antaramodel sosiologis dengan perilaku pemilihterhadap keanggotaan kelompok mengatakanbahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan olehfaktor ekonomi dan kedudukan sosialnyadimana ia berada, terutama dalamkelompoknya. Pengaruh sosiologis terhadapperilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosialyakni kesamaan yang dalam pandanganpemilih ada diantara kedudukan sosial dirinyadengan kedudukan sosial partai politik. Namunjuga aspek agama, kelas sosial, etnisitas,gender, dan juga aspek daerah tempat tinggalSitepu, 2012.b. Pendekatan Psikologis. Pemilih yang secarapsikologis terikat dengan partai politik, atauberupa kesamaan psikologis yang terlihatantara diri dan keadaan seseorang denganpartai yang hendak dipilihnya. Lalu kemudianada lagi yang namanya identifikasi kelas sosialyaitu kesamaan yang dalam pandanganpemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinyadan kedudukan sosial partai politik. Parapemilih dilihat sebagai orang yangmenidentifikasikan dirinya dengan satu partaipolitik tertentu. Jadi, intinya adalah bahwaidentifikasi seseorang pemilih denganpartaipartai politik tidak didasarkan kepadakesamaan kelas sosial akan tetapi didasarkanpada kesamaan orientasi budaya Sitepu,2012.c. Pendekatan Rasional. Alasan pilihan rasionalberupa perhitungan tentang untung dan rugisecara pribadi jikalau seseorang memilihsebuah partai politik suatu hal yang dapatmenjelaskan mudahnya perpindahanseseorang dari partai satu kepartai yanglainnya. Pendekatan pilihan rasional melihatkegiatan memilih sebagai produk kalkulasiuntung dan rugi. Oleh sebab itu yang menjadipertimbangan adalah tidak hanya “ongkos”memilih dan kemungkinan suaranya dapatmemengaruhi hasil yang diharapkan. Bagipemilih, pertimbangan untung rugidipergunakan untuk membangun keputusantentang partai atau kandidat yang dipilih,terutama untuk membuat keputusan apakahikut memilih atau tidak ikut memilih Sitepu,2012.Studi mengenai perilaku memilih jugadikembangkan oleh Dennis Kavanagh Imawan1995 sebagai berikuta. Structural Approach. Dalam pendekatan inistruktur social dipandang sebagai basis daripengelompokan politik. Bahwa tingkah lakupolitik seseorang, termasuk dalam menentukanpilihan politiknya, ditentukan olehpengelompokan sosialnya yang pada umumnyadidasarkan atas kelas sosial, agama, desakota,bahasa dan Sociological Approach. Pendekatan iniberpendapatbahwa tingkah laku politikseseorang dipengaruhi oleh identifikasi sertanorma-norma yang dianut oleh satu pendekatan ini, mobilitas seseoranguntuk keluar dari satu kelompok danbergabung dengan kelompok lain Ecological Approach. Pendekatan inimemandang faktor-faktor yang bersifatekologis, seperti daerah, sangat menentukantingkah laku politik seseorang. Misalnya, dalampendekatan ini percaya bahwa mereka yanglahir dan dibesarkan di daerah pesisir pantailebih bersikap demokratis dibandingkandengan mereka yang berada di Social Psychological Approach. Dalampendekatan ini tingkah laku dan keputusanpolitik seseorang sangat dipengaruhi olehinteraksi antara factor internal, seperti sistemkepercayaan, dan factor eksternal, sepertipengalaman politik. Pendekatan inimemandang bahwa tingkah laku dankepercayaan individu menentukan danmembentuk norma-norma Rational Choice Approach. Pendekatan inimemandang bahwa semakin modernnya sertamakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat,maka masyarakat akan selalumemperhitungkan keuntungan dan kerugianyang akan diperoleh bila melakukan satutindakan politik. Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan50SIMPULANSiswa sebagai pemilih pemula ataumasyarakat secara umum dituntut untuk melekterhadap politik, agar dapat berperan sebagaipengontrol terhadap jalannya pemerintahan yangberkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yangmelek politik, maka diperlukan pendidikan politiksejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memilikiperanan penting dalam memberikan pemahamanterhadap politik melalui sarana pendidikan dilingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Politikdapat dipahami sebagai suatu proses dan sistempenentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota. Pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikanpolitik dalam hal ini dilakukan melalui matapelajaran pendidikan kewarganegaraan, secaraeksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjangSekolah Menengah Atas SMA kelas XI sebelas,yaitu pada BAB Budaya Politik. Partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Pemilih pemula adalah warga negaraIndonesia yang terdaftar sebagai pemilihberdasarkan ketentuan undang-undang pemilihanumum dengan usia minimal 17 tahun atausudah/pernah kawin serta baru pertama kalimendapatkan hak suara pada saat pemiludilaksanakan. Perilaku pemilih voting behaviordapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antaralain a Pendekatan Sosiologis, b PendekatanPsikologis, c Pendekatan Rasional. Pendekatanyang digunakan dalam ha ini adalah pendekatanrasional, yaitu pertimbangan untung rugi dalammemilih partai atau kandidat calon pemimpin,terutama untuk membuat keputusan apakah ikutmemilih atau tidak ikut memilih yang dilakukanoleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakatsecara TERIMAKASIHTerimakasih kepada Dr. Marzuki, danDR. Suharno, selaku dosen pengampumatakuliah Penulisan Karya Ilmiah. Telahmembimbing dan mengarahkan dalam pembuatanpaper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodiPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Program Pascasarjana, sudah memberikankesempatan dalam berkarya dan PUSTAKAAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu IlmuKenegaraan. Alumni 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politikdi Indonesia,Kumpulan Karangan, Jakarta G. & G. Bingham Powell, Jr. 1966. ComparativePolitics A Developmental Approach. Boston LittleBrown and Company G. & Sidney .V. 1990. Budaya Politik TingkahLaku Politik dan Demokrasi di Lima Bumi M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. JakartaGramedia Pustaka L. 2003. Developing Democracy TowardsConsolidation. Yogyakarta IRE D. 1981. A Framework for Political The University of Chicago 2013. Pengaruh Iklan Politik dalamPemilukada Minahasa Terhadap PartisipasiPemilih Pemula di Desa Tounelet KecamatanKakas. Journal “Acta Diurna” Volume I. No. 1Tahun R. 1995. Pemilihan Umum 1992. DinamikaPemilih dalam Pemilu 1992. Suatu Center for Strategic and R. 2004, Sistem Politik Indonesia, SuatuModel Pengantar, Edisi Revisi, Bandung Sinarbaru D. 1998. Political Culture. Bandung Ade Ivan Prayetno, 2017,Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada ProsesPemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun2016, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 1 D. 2015. Peran Pendidikan Politik terhadapPartisipasi Politik Pemilih Muda. Jurnal Politico 17 H. D., Lerner, D., & Rothwell, C. E. 1952. TheComparative Study of Elites. Stanford HooverInstitute 2005. Kamus Politik. Jakarta PustakaSinar M., & Andrews, C. 1986. Perbandingan SistemPolitik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Ramdlang, 1982, Pendidikan Politik danRegenerasi, Jakarta 2010. Politik Pencitraan. Jakarta P., 2017. Peranan Partai Politik dalamMelaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA JurnalIlmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 1 51-59Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala DaerahLangsung. Filosofi, Sistem dan ProblemaPenerapan di Indonesia. Semarang M & Althoff, P. 2001. Pengantar Sosiologi PT. Raja Grafindo 2011. Orientasi politik yang mempengaruhipemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnyapada pemilihan Walikota Semarang Tahun Januari-Juni 2011,hal. P. A. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta 2009. Tingkat Kesadaran Politik PemilihPemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education Studi Kasus PilkadaProvinsi Banten Jawa Barat”, Hasil Penelitian,Pascasarjana UPI, 2009 hal A. 2017. Pemahaman Siswa TentangKonsep Demokrasi Dalam PendidikanKewarganegaraan, dalam Prosiding SeminarNasional Tahunan Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 2017, Hal. 530-534Undang-Undang nomor 10 tahun PemilihPemula. ... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama kalinya.... Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta berkewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Pendidikan pemilih dengan demikian adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam dalam pemilu Rahman, A. 2018. ...Abdul MalikSyaripuddin SyaripuddinHarianto HariantoDesa Duampanua adalah salah satu desa yang ada di Kecamtan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Yang dihuni oleh sekitar ± 936 kk, dari banyaknya jumlah masyarakat banyak pula yang kurang paham dalam pelaksanaan pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula. Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum pemilu yang awalnya hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan kepala Daerah dan Desa. Bagaimana diketahui di Polewali Mandar akan dilaksankan Pilkades serentak pada bulan November di beberapa Desa di Kab. Polewali Mandar salah satunya Desa Duampanua. Maka dari itu mahasiswa Program Unasman Mebangun Desa PUMD yang ada di Desa Duampanua bekerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Duampanua meberikan pemahaman dalam mensosialisasikan penyuluhan pendidikan pemilih pemula terhadap masyarakat Desa Duampanua. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar siring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah berdasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan Negara. Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan bagi pemilih pemula.... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama YunusSukri TammaDian EkawatyThis paper aims to show how the formation of political preferences of first-time voters occurs. As a factor that influences political behavior, the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or community, including the first-time voters. As one of the important segments in political dynamics, first-time voter existence is always an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about to exercise their voting rights for the first time. So far, the first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their political behavior tendencies due to assumed it is often reflecting the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social media, there has been a tendency of shifted related to their forming political preferences. Based on research conducted in the City of Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to show how the actual role of schools, parents, and social media roles in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political Abdi MuhammadNopyandri NopyandriUjang BabasKegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020 bertujuan 1 meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA di Kota Jambi terhadap pengetahuan politik; 2 meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda khususnya siswa SMA yang merupakan pemilih pemula dalam pilkada kota terhadap politik Kota Jambi; dan 3 mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula Kota Jambi akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya di Kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, monitoring serta controlling terhadap mitra pengabdian yaitu siswa yang telah memiliki hak memilih pada SMAN 7 Kota Jambi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKM berupa survei lapangan, kunjungan dan diskusi melalui komunikasi dua arah dengan kepala sekolah dan guru, pelatihan dan FGD, simulasi pencoblosan dan follow up. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, disimpulkan bahwa adanya peningkatan partisipasi, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan pada siswa SMAN 7 Kota Jambi dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses politik pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan JuliSabudin SabudinJoni SiusMamasa merupakan daerah yang berada dalam lingkup Komunitas Kondosapata Uaisapalean yang merupakan gabungan dari keberadaan awal Pitu Ulunna Salu PUS ditambah komunitas lain yang terbentuk di sekitar PUS. Penduduk di Kabupaten Mamasa adalah 83% Kristen dari berbagai denominasi gereja termasuk Kristen Katolik. Uaisapalean Kondosapata menganut Ada 'Tuo. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh adat dan budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai sumber yang kompeten dan memahami esensi penelitian dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat antara Bea Cukai dan Budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Adat dan Budaya di Kabupaten Mamasa berbeda dari satu daerah ke daerah lain, mempengaruhi dan membentuk masyarakat dengan karakter yang AzzuhriABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan konsep dari Milbrath dan Goel mengenai orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Data yang dikumpulkan bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Data yang didapa direduksi dan diverifikasi. Hasil penemuan ini ditemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sangat rendah di antara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu dan dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari Kantor Camat Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bahwa partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Desa Sukaraja sebanyak 28 Orang pemilih pemula yang berpartisipasi atau melibatkan diri dalam pemilihan Bupati yang berpersentase sebanyak 40%.Kata Kunci Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, PemiluAbstrak. Perubahan persentase pada jumlah pemilih menjadikan pemilih pemula sebagai salah satu kategori pemilih yang mampu memberikan hak suaranya berdasarkan dengan efikasi dalam dirinya. Untuk meningkatkan efikasi dan partisipasi pemilih pemula dibutuhkan tools yang efektif, sehingga pemilih pemula mampu menentukan pilihannya berdasarkan bekal yang telah ia dapatkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas modul pendidikan politik dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Barru. Subjek penelitian ini berjumlah 662 pemilih pemula di masing-masing sekolah SMA Kabupaten Barru, usia minimal subjek 17 tahun dan memiliki KTP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling. Pengambilan data penelitian ini menggunakan Skala Efikasi Politik dan Skala Partisipasi Politik. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji MANOVA dengan bantuan program SPSS 25. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh p=0,022 p< 0,05 artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu penggunaan modul pendidikan politik efektif dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada Siswa SMA di Kabupaten Barru. Kata Kunci efektivitas modul, efikasi politik, partisipasi politik, pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan guru PPKn, kepala sekolah, wakil kurikulum dan siswa kelas XI. Data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn belum optimal dalam rangka mewujudkan warga negara yang melek politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi. Faktor penghambat dalam pelaksanakaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yakni keterbatasan sumber belajar yang hanya terfokus pada buku teks dan Lembar Kerja Siswa, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga guru sulit mengembangkan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah Pertama, guru harus lebih kreatif dalam mencari sumber belajar dari berbagai media massa. Kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif serta selektif dalam menggunakan berbagai metode dan media pendidikan politik dalam pembelajaran Fakhri Ali KhaleharAde Adliana Salim ZarkasyiPrayetno , , ini dilakukan di Desa Laut Dendang yang tahun 2016 lalu mengadakan pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini terjadi karena melihat angka pemilih pemula antusias dalam memilih calon Kepala Desa, tetapi tidak tahu apa dasar mereka melakukan pemilihan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku memilih pemilih pemula pada proses pemilihan Kepala Desa tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 lebih banyak memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan sosiologis. Dari rekapitulasi table indicator, dari keempat pendekatan yang ditawarkan untuk menganalisis perilaku memilih pemilih pemula, pendekatan sosiologis memiliki angka persentasi lebih PasaribuPolitical parties are organized groups and their members have an orientation, values of the same ideals. The aim is to gain political power and to seize political positions, usually by constitutional means to implement their policies. Thus it can be said that political parties are one of the core instructions and modern democracy. Modern democracy relies on a system called representation repressentif, whether the representation of formal state institutions such as parliament DPRD / DPR and representation of community aspirations in party instructions. Political parties function to seek and teach talented persons to actively participate in political activities as party members thus participate in politics. This is an important role in political parties to provide political education for the Kuliah Ilmu Ilmu KenegaraanM AffandiAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan. Alumni dan Prospek Pembangunan Politik di IndonesiaAlfianAlfian. 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan, Jakarta PT. Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima NegaraG AlmondV SidneyAlmond, G. & 1990. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta Bumi BudiardjoBudiardjo, M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan KakasM M FenyapwainFenyapwain, 2013. Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. Journal "Acta Diurna" Volume I. No. 1 Tahun 2013.