adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik

Viruscorona (covid-19) telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti pedagang kelontong, penjual ikan, dan pedagang sayur. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. PraktikPerkembangan Demokrasi di Indonesia. Periode Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Periode Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) Periode Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965) Periode Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila (1966-1998) Related Article. Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Indonesia. Adapunkebajikan kebijakan yang dimaksud adalah berkenaan dengan bersikap baik,jujur serta toleran terhadap bangsa kita sendiri dan pengembangan sportivitas. pendidikan politik ini identik dengan pembentukan akan hal suatu hati nurani dalam politik yang dimana secara implisitnya memuat akan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia. Padaera globalisasi sekarang ini, demokrasi atau budaya demokrasi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik dalam sistem politik. Dalam dunia ketatanegaraan atau berpolitikan ada beberapa budaya politik antara lain : 1. Budaya Politik Parokial. keluargamemiliki peran penting dalam sosialisasi politik karena ada dua alasan, yakni sebagai berikut. 1 hubungan yang terjadi di keluarga merupakan hubungan antar individu yang paling dekat dan memiliki ikatan yang erat sehingga efektif untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai. 2 keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama untuk menanamkan Dalampsikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda diantara tempat sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Jadi psikologi menyebut komunikasi pada MasaKeanggotaan DPRD I adalah 5 tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPRDI yang mengucapkan sumpah/janji. Pasal 21 1. Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I; c. bertempat tinggal di luar wilayah daerah Tingkat I yang bersangkutan; Postedby innal98. A. Kedaulatan Rakyat. Setiap negara memerlukan kedaulatan,baik ke luar maupun ke dalam. Menurut Jean Bodin (1530-1596). Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi itu sah dan harus ditaati rakyat. Jika suatu negara telah merdeka, secara otomatis negara itu berdaulat. Postedby yogialan on Januari 16, 2012. BAB 4. KELOMPOK SOSIAL. I. PENGERTIAN DAN CIRI-CIRI KELOMPOK SOSIAL. A. PENGERTIAN KELOMPOK SOSIAL. Definisi menurut beberapa ahli: 1. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok social sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 2. Olehkarena itu kemampuan perempuan sebagai anggota legislatif dalam mempertahankan eksistensinya merupakan prestasi yang harus dihargai. Sedikit sekali perempuan yang sejak awal menentukan politik sebagai pilihan dirinya untuk berkiprah, sehingga masuknya perempuan ke arena politik lebih banyak sebagai keadaan yang tak terduga. . – Terjadinya suatu hubungan antar manusia yang bersifat politik yang mencerminkan adanya suatu budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam sebuah kehidupan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat. Untuk jauh dalam mengetahui apa itu ilmu politik. Disini akan menjelaskan tentang pengertian politik, macam-macam politik, dan ciri-ciri budaya politik beserta contohnya. Untuk itu marilah simak ulasan yanga da dibawah berikut. Pengertian Budaya PolitikPengertian Budaya Politik Menurut Para AhliMacam-Macam Budaya PolitikBudaya Politik di IndonesiaSebarkan iniPosting terkait Pengertian Budaya Politik Kata Budaya politik berasal dari dua buah kata, yakni budaya dan politik. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah. Buddhayah artinya bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang artinya kota atau negara kota. Politik artinya adanya sebuah hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya sebuah aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan politics, yang artinya sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Budaya politik merupakan sebuah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik bisa diartikan sebagai sebuah sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah kepetusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat semuanya. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli 1. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. Menurut Gabriel dan Bingham menyatakan bahwa Budaya politik ialah suatu yang berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi semua populasi, dan kecenderungan beserta polapola khusus yang terdapat pada suatu bagian-bagian tertentu dari populasi. 2. Roy Macridis Menurut Roy Macridis menyatakan bahwa ialah budaya politik ialah sebagai suatu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama. 3. Robert Dahl Menurut Rober Dahl menyatakan bahwa Kebudayaan politik ialah sebagai salah satu sebuah sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai suatu pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Robert Dahl yaitu suatu orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis. 4. Samuel Beer Menurut Samuel Beer Budaya politik ialah suatu nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang cara pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintah. 5. Almond dan Verba Menurut Almond dan verba menyatakan bahwa Budaya politik ialah suatu sikap orientasi yang khas dari suatu warga negara terhadap sebuah sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap suatu peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. 6. Lucian Pye Menurut Lucian Pye menyatakan bahwa Budaya politik ialah lebih dilihat pada aspek sebuah perkembangan politik di negara berkembang dengan sebuah sistem pokok yang menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk suatu penilaian aksiaksi politik, serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik. Macam-Macam Budaya Politik Budaya politik mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan dari suatu oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik yaitu sebagai berikut 1. Budaya Politik Parokial Budaya Politik Parokial ialah suatu budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial yang umumnya terdapat dalam suatu masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat dari Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengungkapkan budaya politik parokial ialah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu pemerintahan dan politik. Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial Masih bersifat Apatis Dalam ruang Lingkupnya sempit dan kecil Dalam ilmu Pengetahuan politiknya masih rendah atau masih minim Pada Masyarakatnya yang masih sederhana dan tradisional Adanya ras ke tidak pedulian dan juga menarik diri dari lingkungan kehidupan politik Dalam anggota masyarakatnya condong tidak berminat terhadap sebuah objek politik yang luas Dalam kesadaran anggota masyarakatnya tentang mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya masih rendah atau minim Tidak adanya suatu peranan politik yang bersifat khusus Warga negara tidak sering berhadap dalam suatu sistem politik Contoh budaya politik parokial Yaitu pada masyarakat suku-suku pedalaman yang mana mereka masih belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut sama sekali dalam suatu pemilu 2. Budaya Politik Kaula/Subjek Budaya politik kaula ialah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju baik dalam sosial maupun dalam ekonominya, namun masyarakatnya masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau bisa juga disebut dengan budaya politik subjek berada pada orang yang secara pasif patuh pada seorang pejabat-pejabat pemerintahan dan pada undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam suatu politik ataupun memberikan suara dalam sebuah pemilihan. Budaya politik kaula ini mempunyai tingkat perhatian pada sebuah sistem politik sangat rendah. Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek Pada masyarakatnya sudah menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah Pada masyarakat masih Sedikit dalam memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun bisa menerima apa yang berasal dari sebuah pemerintah Menerima dalam ke putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, terlebih lagi ditentang. Sikap warga sebagai aktor politik ialah masih pasif, yang artinya warga tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam suatu kehidupan politik. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sebuah sistem politik yang secara umum dan khusus terhadap sebuah objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah. Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula yaitu pada masyarakat jawa keraton di jogja. Yang dimana rakyat sudah ada dalam pemahaman & kesadaran akan pentingnya untuk berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis, dan selalu mengikuti keputusan hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi 3. Budaya Politik Partisipan Budaya politk partisipan adalah sebuah budaya politik yang ditandai adanya sebuah kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem yang sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya suatu kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Pada umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, namun tetap saja mempunyai peran dalam berlangsungnya suatu sistem politik. Begitu pun dengan suatu budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung atas keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan Pada warga nya sudah menyadari hak dan tanggung jawabnya dan bisa mempergunakan hak serta menanggung sebuah kewajibannya Pada warga nya tidak begitu saja bisa menerima keadaan, tunduk pada sebuah keadaan, berdisiplin tetapi bisa menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun pada posisi dirinya sendiri. Pada kehidupan politik sebagai suatu sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi bisa menolak menurut penilainnya sendiri. Sudah menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Contoh budaya politik Partisipan yaitu keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan suatu politik seperti pemilu, demonstrasi, dan lain sebagainya. Budaya Politik di Indonesia Budaya politik di Indonesia ialah sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan sebuah budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, karena partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari sebuah keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Pada saat ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan suatu kebobrokan pemerintah. Budaya politik Indonesia terus mengalami suatu perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah terpencil tidak terjadi sebuah perubahan karena kurangnya dalam pendidikan dan informasi. Di Indonesia memakai budaya politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Itulah ulasan tentang √ Budaya Politik Pengertian, Macam, Ciri, Tipe, Klasifikasi & Contohnya Lengkap. Semoga apa yang diuals diatas bermanfaat bagi pembaca. sekian dan terimakasih. Baca Juga Artikel Lainnya √ Pemilu Pengertian, Makna, tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk, Macam, Tahapan & sistemnya Lengkap √ Partai Politik Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, Ciri & Jenisnya Lengkap √ Politik Etis Pengertian, Isi, Tujuan, Manfaat, Latar Belakang & Dampaknya Lengkap √ Politik Pengertian, Konsep, Tujuan, Macam & Perilakunya Lengkap √ Sosialisasi Politik Pengertian, Fungsi, Sarana, Jenis & Faktor Keberhasilannya Lengkap Jakarta ANTARA - Generasi Z dikenal sebagai generasi yang saat ini sedang dalam rentang umur remaja, generasi yang akan sering disebut-sebut akan menjadi generasi emas pada 2045, saat Republik Indonesia berusia 100 tahun alias satu abad. Badan Pusat Statistik mengategorikan generasi terbaru setelah generasi milenial itu dengan rentang kelahiran pada 1997 sampai dengan 2012. Generasi tersebut di Sensus Penduduk 2020 BPS memiliki proporsi paling besar yakni dengan persentase 27,94 persen, di atas angka generasi milenial dengan rentang kelahiran 1981-1986 yang persentasenya pada 25,87 persen. Bahkan generasi X kelahiran 1965-1980 hanya 21,88 persen dan baby boomer kelahiran 1946-1964 11,56 persen saja dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Di dalam angka, jumlah ini adalah 75,49 juta jiwa. Melihat proporsi Generasi Z yang begitu besar dibandingkan yang lain tentunya juga akan memberikan pengaruh kuat di berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya kehidupan politik bangsa, mereka tentunya diperhitungkan dengan jumlahnya yang besar itu dan juga akan terlibat dalam menentukan arah politik Indonesia. Baca juga Sejauh apa ketertarikan generasi Z soal politik? Peneliti Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi SPD, Rizqan, menyebutkan bahkan Generasi Z itu memiliki kesadaran politik yang cukup bagus. Jika diperkirakan, kesadaran politik generasi Z bisa dikatakan setidaknya berada pada angka 70 persen. Bahkan kesadaran politik mereka sudah terlihat ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Kemudian yang paling kentara adalah pada berbagai kebijakan politik yang diambil pejabat politik bangsa. "Tapi mereka memiliki patron tersendiri, berbeda dengan generasi lainnya. Kita bisa lihat ketika RUU Omnibus Law, bagaimana mereka bereaksi di saluran mereka sendiri, itu menunjukkan kesadaran berpolitik mereka," kata Rizqan. Namun sayangnya kata dia, kesadaran politik generasi itu terciptanya karena kemauan mereka dengan cara autodidak tertarik untuk menggali kehidupan politik bangsa. Ditambah lagi Generasi Z tidak bisa lepas dari teknologi, informasi dan internet. Hal itu mendorong mereka mencari tahu sendiri seperti apa kehidupan dan arah politik bangsa tanpa ada yang menjadi rel guna menuntun mereka. "Biasanya yg dianggap "patron" oleh Gen Z itu tokoh yg dianggap "netral" dari kelompok politik tertentu oleh mereka," kata dia. Kesadaran politik Generasi Z ini akhirnya tidak cukup literasinya karena mereka hanya mendapatkan informasi secara autodidak, dan mereka pun juga tidak punya ruang untuk mengekspresikan kesadaran politiknya tersebut. Oleh karena itu, menurut Rizqan stakeholder politik di Indonesia perlu menyentuh kesadaran politik Generasi Z dan memberikan mereka ruang untuk terlibat dalam politik bangsa. "Contoh, partai politik mesti cari tahu apa sih yang diinginkan oleh Generasi Z soal politik, terus bagaimana cara memfasilitasi mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Ini penting untuk menyentuh kesadaran politik mereka," ujarnya. Baca juga Polda Sulut ajak generasi muda ikut seleksi SIPSS Membimbing Generasi Z Generasi Z merupakan generasi yang kreatif, mandiri, dan cakap teknologi, temasuk dalam membangun pendidikan politik mereka. Generasi itu mulai melek politik dan mencari tahu sendiri informasi-informasi terkait politik secara autodidak. "Mereka melihat dan mengecek media sosial, mereka ini khan sangat melek dan tahu itu ada di media sosial, oleh karena itu mereka mempelajari politik di media sosial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin. Hanya saja, lanjut dia kalau berbicara teori dan narasi politik tentunya tidak cukup dengan media sosial saja, karena media sosial tidak memberikan ilmu yang cukup terkait ilmu pengetahuan tentang politik. Yang ada di media sosial, bentuknya hanya lebih kepada pertarungan politik praktis, kubu-kubuan di dunia maya, tentunya hal itu kurang baik bagi literasi politik para Generasi Z. Remaja-remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri itu tentunya perlu menambahkan keilmuan mereka lewat dunia kampus atau berbagai seminar keilmuan politik yang berbasis dalam jaringan. Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah adanya bimbingan bagi Generasi Z dalam mendapatkan pengetahuan politik mereka sehingga apa yang dapatkannya benar-benar komprehensif. Kemudian, kata dia jika berbicara memberikan ruang yang cukup dan literasi maka partai politik tentu berada di hulunya dan kekuasaan berada di hilirnya. "Parpol memiliki tugas penting dan tanggung jawab besar mendorong Generasi Z untuk menjadi cikal bakal para pemimpin bangsa di masa yang akan datang," ucap dia. Pengetahuannya dan kesadaran politik sendiri sangat penting bagi Generasi Z sebab menjadi pijakan atau landasan mereka dalam membangun bangsa. Pijakan yang tepat tentunya akan menghantarkan bangsa ini ke arah yang tepat pula. "Karena bangsa ini dibangun oleh mereka, kalau bukan oleh mereka siapa lagi. Yang tua tentunya pasti akan hilang dan muncul lah Generasi Z ini, dan harapannya Generasi Z ini memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk membangun bangsa," kata dia. Pentingnya kesadaran politik kata dia jangan di lihat dari sisi politik praktis saja, setiap tindakan dalam kehidupan ini sesungguhnya memerlukan kesadaran politik yang baik. "Tidak ada kehidupan ini yang tidak tersentuh kebijakan politik, misalnya Generasi Z memilih jalur pendidikan, pekerjaan, soal kesehatan, memutuskan mau memiliki rumah atau tidak, itu kan termasuk keputusan politik," katanya. "Kalau mereka tidak punya kesadaran dengan literasi politik yang baik, akhirnya setiap keputusan dalam hidup mereka akan ragu-ragu. Hal itu menyebabkan generasi ini hanya akan menjadi objek bukan subjek, menjadi penggembira saja," kata dia. Sedangkan, Generasi Z yang diharapkan adalah menjadi pelaku pembangunan bangsa, bahkan menjadi pelaku dengan peran besar di berbagai bidang di kancah internasional. "Kalau kesadaran politik mereka rendah maka yang terjadi mereka akan dibodohi. Oleh karena itu Generasi Z yang cerdas adalah generasi yang sadar akan politik, hak dan kewajibannya," ujar Komaruddin. Berperan penting Ketua DPR, Puan Maharani, menilai Generasi Z atau para remaja berperan penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan karena dia yakin akan mengubah Indonesia. Pada sisi lain, lagi, jumlah Generasi Z ini sangat besar terhadap komposisi penduduk Indonesia dan secara politik akan menyusun jumlah pemilih yang juga tidak main-main. Tentu ini harus disikapi secara serius pada berbagai aspek, di antaranya secara politik, yang salah satu pelaksanaannya adalah melalui Pemilu ataupun Pilkada dimana para kontestan berhadapan dengan jumlah besar pemilih. "Dalam alfabet, huruf Z dianggap huruf yang terakhir. Tetapi, saya justru melihat generasi Z sebagai titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia," kata Puan. Hal itu dikatakan Puan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2020. "Insya Allah, pada 2045 nanti di antara para peserta Parlemen Remaja ini mungkin sudah ada yang menjadi anggota DPR, memiliki perusahaan sendiri, jadi ilmuwan, ahli teknologi, atau bahkan menteri," ujarnya. Artinya menurut dia, para peserta parlemen remaja itu yang akan mengambil keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara sudah berusia lebih dari satu abad. Menurut Puan, keberlangsungan masa depan Indonesia ini akan terwujud saat para remaja berperan aktif menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. "Karena adik-adik ini adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, saya ingin menyampaikan harapan supaya semua berperan aktif menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia," katanya. Menurut dia, salah satu yang utama adalah dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkan-nya. "Gotong royong sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati pandemik Covid-19 ini. Kita harus saling mengingatkan sesama teman, ke orang tua kita, supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak fisik," ujarnya. Sebagai Ketua DPR, Puan menyampaikan bahwa suara generasi Z tetap dianggap penting oleh lembaga yang dipimpinnya dan DPR akan mendengarkan suara generasi Z dengan tangan terbuka. Dia meyakini bahwa para remaja bisa memberi masukan dan kritik secara santun, tidak memakai bahasa kasar, tidak memaki-maki, tidak percaya hoaks dan telah memeriksa kebenaran setiap berita yang didapat. Pewarta Boyke Ledy WatraEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2021 Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free JURNAL MEDIAPSI VOLUME 1 NOMOR 1, DESEMBER 2015, HAL 59-66 59 PERBEDAAN POLITICAL AWARENESS DILIHAT DARI PERAN GENDER PEMILIH PEMULA Rojihah, Lusy Asa Akhrani, Nur Hasanah Rojihahjeje Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ABSTRAK Tuntutan adanya kesetaraan gender dalam bidang politik yang disuarakan oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan affirmatif action, yaitu memberi kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik di Indonesia. Pemuda sebagai pemilih pemula adalah agent of change, moral force, iron stock dan social control yang memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kebangkitan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kesadaran politik dilihat dari peran gender pemilih pemula. Desain enelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan skala political awareness serta skala peran gender. Reliabilitas menggunakan formula Cronbach Alpha. Uji asumsi penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan formula Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas dengan Levene’s test. Uji Hipotesis menggunakan anova satu jalur one way anova menggunakan bantuan SPSS for widows. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena p > 0,05 yang menunjukkan bahwa political awareness tidak bisa dibedakan berdasarkan peran gender. Kata kunci political awareness, gender, pemilih pemulaWacana tentang keterlibatan perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan tersendiri di kalangan masyarakat. Namun, jika dilihat dari perkembangannya sendiri, kehadiran perempuan dalam dunia politik bisa dijadikan sebuah indikasi bahwa negara tersebut telah terjadi kemajuan demokrasi. Tuntutan adanya kesetaraan gender dalam bidang politik yang disuarakan oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya membuahkan hasil. Menurut Azis 2013 Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan affirmatif action, yaitu memberi kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003. Pemuda sebagai pemilih pemula adalah agent of change, moral force, iron stock dan social control yang memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan kebangkitan bangsa. Data Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan, jumlah pemilih pemula pemilu 2014 yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. adanya kesadaran politik pada masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang menurut Almond 1999 berbudaya politik partisipan yakni orang-orang secara aktif melibatkan diri dalam kehidupan politik. Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 60 Menurut Syamsuddin Dja’far,2008 aktif dalam kehidupan politik tidak perlu diartikan bahwa warga negara harus terjun berpolitik praktis. Setidaknya masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik sehingga mereka sadar dan memahami kemana mereka akan dibawa. Kesadaran politik dipercaya sebagai modal minimal dalam kehidupan bernegara, dengan memiliki kesadaran politik yang memadai, rakyat bisa menilai dan bereaksi terhadap gejala-gejala politik yang ada disekitarnya baik positif dan negatif. Ruang publik dalam konteks ruang politik yang didominasi laki-laki adalah karena dorongan kebudayaan yang belum berpihak kepada perempuan. Hubungan perempuan dan politik tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah perempuan tidak layak masuk ke dunia politik karena politik itu kejam, keras dan penuh debat, yang hal itu hanya layak dan bisa dipenuhi oleh laki-laki. Sehingga peneliti berasumsi bahwa hal demikian juga dipengaruhi oleh kesadaran politik yang berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. adanya kesadaran politik pada masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang menurut Almond 1990 berbudaya politik partisipan yakni individu-individu secara aktif melibatkan diri dalam kehidupan politik. Pemilih pemula belum mempunyai bekal pengetahuan yang cukup terhadap suatu organiasi yang mengarah dibidang politik berbeda dengan pemilih yang sudah pernah terlibat aktif dalam pemilihan umum. kurangnya sosialisasi politik dari lingkungan sekolah dan masyarakat, kurangnya sosialiasi erta simulasi pemilihan umum yang dilakukan KPU Komisi Pemilihan Umum kepada pemilih pemula, sehingga kesadaran politik masih belum maksimal Tyas & Harmanto, 2014. Kesadaran politik secara konsisten dikaitkan dengan pengetahuan individu tentang berbagai isu dan fenomena politik, oleh karena itu setiap kali pengetahuan ini diperkaya, kemampuan untuk lebih memahami masalah politik meningkat, yang disebut kesadaran politik. Perkembangan politik di masyarakat umumnya diukur dengan kesadaran politik yang membantu mengembangkan gerakan demokrasi dan politik negara. sehingga berdasarkan fenomena di atas dilakukan penelitian tentang perbedaan tingkat kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada pemilih pemula karena pemilih pemula baik laki-laki maupun perempuan merupakan pemilih yang baru pertama kali memiliki hak suara karena faktor usia, yang berdasarkan asumsi penulis pemilih pemula belum begitu mengenal dunia politik serta memiliki kemungkinan menjadi target kampanye politik pada periode ini sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber untuk membuat kebijakan yang memiliki nilai untuk mempertimbangkan kesadaran politik pada pemilih pemula dilihat dari gender berdasar perspektif psikologi politik. METODE Partisipan dan Desain Penelitian Penelitian ini melibatkan keseluruhan dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang termasuk dalam kategori pemilih pemula pada ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 61 pemilu 2014 secara spesifik merupakan angkatan 2011, 2012 dan 2013 sebagai populasi, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive dilakukan karena sampel yang terpilih harus memiliki karakteristik-karakteristik khusus sesuai dengan tujuan dari penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat komparasi atau perbedaan, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua atau lebih kelompok penelitian. Penggunaan teknik purposive sampling pada penelitian ini didasarkan pada penilaian terhadap karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh anggota dalam populasi yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian atau menjawab penelitian, karena memiliki karakteristik yaitu, 1 Mahasiswa Fisip Universitas Brawijaya angkatan 2011, 2012 dan 2013, 2 berusia 17-21 tahun pada tahun 2014, 3 Menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu presiden pertama kali tahun 2014 saat penelitian, peneliti memustuskan untuk mengambil sampel sebanyak 125 mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa laki-laki dan 75 mahasiswa perempuan. Instrumen Penelitian Metode pengumpulan data dengan skala digunakan untuk mengukur data yang berupa konsep psikologis Azwar, 2012. Hal tersebut dapat diungkap melalui indikator-indikator untuk kemudian disusun berupa aitem-aitem pertanyaan atau pernyataan. Melalui skala tersebut, atribut-atribut tertentu dapat diungkap melalui respon pertanyaan ukur yang digunakan dalam penlitian ini adalah sebanyak dua skala yaitu skala peran gender yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya milik Wathani 2009 yang diadaptasi dari skala milik Bem yaitu BSRI Bem Scale Role Inventory meliputi aspek maskulin, feminin dan androgini dengan item sejumlah 29 item. Hasil uji coba skala peran gender menunjukkan bahwa alat ukur valid dan reliabel dengan koefisien reliabilitas sebesar 0, alat ukur political awareness disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi menurut Agboola dan Adekeye Abonu, Agunlade & Yunusa, 2013 dengan keseluruhan item berjumlah 20 item. Nilai koefisien reliabilitas untuk skala political awareness sebesar 0,847. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memberikan skala kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang angkatan 2011, 2012 dan 2013 yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Analisis Data Analisis data menggunakan one-way ANOVA untuk mengetahui apakah sampel kelompok tersebut sama atau berbeda. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows. HASIL Uji asumsi Skala diberikan kepada subjek dengan jumlah 177 mahasiswa yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian, kemudian diseleksesi hingga tersisa 125 mahasiswa yang memenuhi karakteristik penelitian, 32 mahasiswa sisanya gugur karena tidak memenuhi salah satu Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 62 karakteristik penelitian yaitu belum pernah mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas meliputi persebaran data pada satu variabel yaitu, variabel bebas political awareness. Selanjutnya juga dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah homogen sejenis atau tidak. Uji normalitas dan uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini akan dianalasis menggunakan tes Kolmogorov-Sminov dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows dengan tingkat signifikansi 0,05. Populasi data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil tes Kolmogorov-Sminovp> 0,05. berikut ini adalah hasil uji normalitas Kolmogorov-Sminovdengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Hasil uji noormalitas dengan tes Kolmogorov-Smirnov pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnovpada variabel political awareness menunjukkan angka 1,073 dengan nilai signifikansi 0,200 yang berarti p > 0,05 0,200> 0,05 maka populasi data dikatakan terdistribusi normal. Uji Homogenitas Uji homogenitas diperlukan untuk mengetahui apakah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah homogen sejenis atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene’s Test, alasan menggunakan metode Levene’s test karena penelitian ini hanya membandingkan dua varians. Data dikatakan homogen jika signifikansi yang diperoleh > 0,05. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Hasil Uji Homogenitas Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pada variabel dependen political awareness hasil Levene’s testsebesar 0,922dan nilai signifikansi sebesar 0,433 sehingga data dikatakan homogen sejenis karena 0,433> 0,05. ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 63 Hasil Uji Hipotesis Uji hipotesis pada penelitian ini adalah menguji perbedaan political awareness dilihat dari peran gender pemilih pemula dengan menggunakan uji one way anova anova satu jalur dilanjutkan dengan post-hoc test menguji tiap dua kelompok dengan bantuan SPSS Statistical Package for Social Science version for windows. Selanjutnya uji one way anova menunjukkan hasil sebagai berikut Tabel 3 Hasil uji one way anova Between Groups Within Groups Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji one way anova pada variabel dependen political awareness. Sum of squares atau jumlah kuadrat dari deviasi masing-masing pengamatan menunjukkan nilai 68,401 untuk variansi antar kelompok sedangkan nilai 3286,799 untuk variansi dalam kelompok. derajat kebebasan antar kelompok berjumlah tiga sedangkan derajat kebebasan dalam kelompok berjumlah 21. Mean square atau rata-rata kuadrat antar kelompok menunjukkan nilai 22,800 sedangkan rata-rata kuadrat dalam kelompok menunjukkan nilai 27,164. F empiris pada penelitian ini bernilai 0,839 dan Signifikansi pada uji one way anova ini menunjukkan nilai 0,475 yang berarti hasil dari uji one way anova ini tidak signifikan karena sig > 0,05 yaitu 0,475 > 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesaa alternatif dari penelitian ini ditolak sedangkan hipotesaa awal diterima Ha ditolak, H0 diterima. Peneliti selanjutnya mencoba menggunakan Multiple comparison melalui post hoc test dependen variabel political awreness dan menunjukkan hasil sebagai berikut Tabel 4 Hasil Post Hoc Tests I Peran gender- J Peran gender Perbedaan rata-rata I-J Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian terhadap dua kelompok penelitian. Perbedaan rata-rata antara peran gender feminin dibandingkan dengan peran gender maskulin bernilai 0,328, standar error menunjukkan nilai 1,655 dan nilai signifikansi sama-sama menunjukkan nilai 0,843 yang berarti sig > 0,05 yaitu 0,843 > 0,005 maka hasilnya tidak signifikan atau H0 diterima sedangkan Ha ditolak. Kesimpulan dari masing-masing uji hipotesa yang dilakukan baik uji one way anova maupun post hoc tests sama-sama menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak signifikan karena sig > 0,05 yang berarti hipotesa awal penelitian diterima sedangkan hipotesa alternatif dari peneliti ditolah H0 diterima Ha ditolak, berarti variabel dependen berupa political awarenss tidak dapat dibedakan menurut peran gender. Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 64 DISKUSI Penelitian ini melibatkan 125 mahasiswa yang terdiri dari 55 orang mahasiswa dan 70 mahasiswi sebagai sampel penelitian, berdasarkan skala peran gender yang diberikan didapatkan hasil peran gender maskulin sebanyak 14 orang, feminin sebanyak 34 orang, androgini sebanyak 33 orang dan undifferentiated sebanyak 44 orang. Syarat diterimanya hipotesa adalah ketika nilai sig 0,05 yaitu pada uji one way anova yang menunjukkan 0,475 > 0,05 sehingga hasil yang diperoleh dikatakan tidak signifikan, begitu pula ketika di uji melalui post hoc tests menunjukkan nilai 0,485 > 0,05 sehingga dapat dapat ditarik kesimpulan melalui uji one way anova maupun post hoc test hasil data penelitian ini dikatakan tidak signifikan yang berarti political awareness tidak dapat dibedakan menurut peran gender seseorang. Surbakti 2010 menyatakan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Graber Ibagere, 2013 mengungkapkan bahwa kesadaran politik adalah mempelajari, menerima serta mengakui kebiasaan, aturan, struktur dan faktor lingkungan kehidupan politik pemerintahan. Seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik akan sadar untuk memberikan hak suaranya di dalam pemilu, memantau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan mengajukan kritik terhadap pemerintah manakala ia melihat pemerintah tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia dapat sebagai seorang warga negara. International Journal of Education and Research vol. 1 tahun 2013 yang berjudul Assesment of Political Awareness Among Students of Social Studies in Nigerian Secondary School for citizenship oleh Abonu, Ogundale & Yunusa membahas tentang investigasi dari enam area geopolitik di Nigeria melibatkan pelajar JSSIII sebagai subjek. Alat ukur yang digunakan yaitu cognitive aspect of political awareness in social study education CAPASSE, effective aspect of political awareness in social study education AAPASSE dan terakhir psychomotor aspect of political awareness in social study education PAPASSE. Hasil dari penelitian ini menggunakan one way analysis of variance ditemukan bahwa tidak ada indikasi perbedaan signifikan antara hasil dari CAPASSE, AAPASSE dan PAPASSE. Peneliti berasumsi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya suatu kesadaran politik seorang individu, seperti umur, jenis kelamin, dan status pendidikan sehingga dijadikan sebagai data demografis dalam skala penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan dan serta mudahnya akses komunikasi yang menentukan ada atau tidaknya perbedaan peran gender terhadap political awareness, subjek pada penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang sama-sama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya meskipun mereka subjek terbagi-bagi dalam berbagai macam jurusan yaitu ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, hubungan internasional, ilmu politik dan ilmu pemerintahanan. Selain itu mudahnya akses informasi dan komunikasi juga memiliki peran yang besar terhadap penerimaan pengetahuan ROJIHAH, AKHRANI & HASANAH JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 65 mengenai politik karena pada tahun pertama perkuliahan semu jurusan dan program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memberikan mata kuliah pengantar ilmu politik, sehingga kedua faktor tersebut yang menurut asumsi peneliti menjadi penyebab tidak adanya perbedaan political awareness pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan subjek dengan karakteristik yang berbeda misalnya, mahasiswa yang lebih beragam tidak hanya dari Fakultas Ilm Sosial dan Ilmu Politik, tetapi juga dari fakults eksakta misalnya Kedokteran, Pertanian, Perikanan dan lain sebagainya. Subjek yang beraneka ragam nantinya diharapkan dapat merepresentasikan mengenai political awareness yang beragam pula. KESIMPULAN 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan political awareness antara peran gender maskulin dan peran gender feminin berdasarkan hasil analisis menunjukkan p> 0,05 yaitu 0,475> 0,05.. 2. Analisis tambahan dari penelitian ini, peneliti juga melihat perbandingan antara tipe peran gender lainnya yaitu androgini dan undifferentiated dan didapatkan hasil yang tidak berbeda dengan perbandingan tipe peran gender lainnya, yaitu tidak ada perbedaan signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa political awareness tidak dapat dibedakan menurut peran gender. DAFTAR PUSTAKA Almond, Verba S. 1990. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Bumi Aksara Jakarta. Azis, A. 2013. Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang Education. Azwar, S. 2012.Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Baron, Robert A & Byrne, Donn. 2004.Psikologi Sosial. Jakarta Erlangga. D. N. Abonu., Agunlade & Yunusa. 2013. Assesment of Political Awareness Among Students of Social Studies in Nigerian Secondary Schools for Citizenship. International Journal of education research, 1, p1-10. Dja’far, Y. 2008. Peranan Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat. Jurnal ilmiah Dinamika, 1, hal1-4. Ibagere, E. 2013. The Mass Media, Nigerian’s Political Awareness and Their Capacity to Make Political Choices. European Journal of Arts and Humanities. 12, p68-78. Poerwanti, E. 2000. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Perilaku. Malang Universitas Muhammadiyah Malang. Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Grasindo. Tyas, & Harmanto. 2014. Peran Orang Tua dalam Menanamkan Perbedaan Political Awareness Dilihat dari Peran Gender Pemilih Pemula JURNAL PSIKOLOGI MEDIAPSI 66 Kesadaran Politik pada Anaknya sebaga Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 1, hal 273-289 Wathani, F. 2009. Perbedaan Kecenderungan Pembelian Impulsif Produk Pakaian Ditinjau dari Peran Gender. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tidak ditebitkan. ... The homogeneity test was carried out using the Leneve's test with the SPSS 16 program, the reason for using the Leneve's test method was because this study only compared two variances. The data is said to be homogeneous if the significance obtained is > [27]. ...Farralia RamadhaniYetri YetriIrwandani IrwandaniThis study aims to see the effect of using the two stay two stray learning model assisted by an innovative module on the cognitive learning outcomes of students on the topic of simple machines. This quantitative study used a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group design. This study consisted of 2 classes, class VIII A as the experimental class and class VIII B as the control class. The results showed that the average of the cognitive test of the experimental class was and the control class was The results of data processing using the Mann Whitney test with a sig level of revealed that the results of tailed were less than which means that there is a difference in the posttest average value of students’ cognitive learning outcomes in the control and experimental RamayaniFerizaldi FerizaldiOne of the tasks that need to be considered in enforcing a disciplined and conducive work situation in a government agency is the frequency of the presence of State Civil Apparatus. The frequency of attendance is now controlled through the FingerPrint Attendance system. This study aims to explore the effect of Fingerprint Attendance on the Discipline of the State Civil Apparatus at the Education and Culture Office of Lhokseumawe City. The research method employed was quantitative with a saturated sampling technique census and the sample participants were all respondents who are all State Civil Apparatuses within the Education and Culture Office of Lhokseumawe City. The data analysis method used was simple linear regression analysis. The results of this study indicated that Fingerprint Attendance has a positive and significant effect on the discipline of the State Civil Apparatus, this is evidenced by the results of the t-test partial test obtained by comparing the significant value in the t-test table with a significance level of obtained < the result was that the H1 was accepted. Based on the results of the coefficient of determination test R2, the coefficient of determination R2 is 28%.Nanda SeptianaThis study focuses on whether there is an effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes and how much influence small group work learning strategies have on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students. This research method uses quantitative correlation with data collation techniques through questionnaires, observations, interviews, and documentation and data analysis using product moment correlation statistics. From the results of this study indicate that the learning strategy of small group work on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students has no effect that before the small group work learning strategy was carried out, 30% grade V students did not achieve the Minimum Completeness Criteria KKM, while after 32% implementation of small group work learning strategies that did not reach the KKM. As the results of the data analysis obtained that first, there is no effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students, this is evidenced by the value of statistical data results which show that "r" work ie is more the size of the "r" product moment table where N = 28 in the 95% confidence interval is and in the 99% confidence interval a value of is obtained, it can be said that there is no influence between variable X and variable Y. Thus the working hypothesis the writer used stated that there was no effect of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students "not accepted". Second, the influence of small group work learning strategies on thematic learning outcomes of class V SDNU Bangil students is low. This is evidenced by the results of statistical data analysis which shows that the "r" of work is in the coefficient interval - agen perubahan, mahasiswa dituntut untuk memiliki kesadaran politik yang baik. Dengan kesadaran politik yang baik maka mahasiswa memiliki kesadaran akan posisinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara yang lebih lanjut memperkuat sistem demokrasi negara tersebut. Selama ini kesadaran politik diukur melalui tingkat partisipasi pemilu dan indeks demokrasi Indonesia IDI khusus aspek hak-hak politik. Pengukuran tersebut merupakan pengukuran tidak langsung yang terkadang menghasilkan tingkat kesadaran politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan suatu indeks khusus untuk mengukur tingkat kesadaran politik seseorang. Karenanya melalui studi di Politeknik Statistika STIS penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variabel yang mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang dan menjelaskan gambaran umum tingkat kesadaran politik mahasiswa Politeknik Statistika STIS menggunakan indeks kesadaran politik IKP. Pengukuran IKP menggunakan kuesioner yang terdiri 36 item pertanyaan yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Data dikumpulkan pada 4 Juni 2020 dengan unit analisis sebanyak 140 sampel mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang diiambil menggunakan metode Stratified Circular Systematic Sampling. Hasil analisis menemukan bahwa tingkat kesadaran politik mahasiswa Politeknik Statistika STIS tergolong sedang atau cukup baik dengan masing-masing dimensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara berurutan termasuk dalam kategori tinggi, rendah, dan tinggi. Elo IbagereDemocracy and political development are issues that are critical to Nigeria as a nation. Success in this regard depends, to a large extent, on political information and the people's awareness and understanding of issues that determine the people's political choice. This paper examines Nigerians' political awareness, their capacity to make their political choice and the role of the media in this configuration. The paper submits that the level of the people's awareness is low and consequently, they do not possess the capacity to make the right political choice. The media are equally unable to play their role in increasing the people's political awareness and their capacity to make a good choice. This is as a result of numerous challenges facing the media. The paper finally recommends full democratization of the media as a way of making the media play their political Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang EducationA AzisAzis, A. 2013. Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen. Yogyakarta Rangkang Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka PelajarS AzwarAzwar, S. 2012.Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta Pustaka Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik MasyarakatY Dja'farDja'far, Y. 2008. Peranan Pers dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat. Jurnal ilmiah Dinamika, 1, Kuantitatif dalam Penelitian PerilakuE PoerwantiPoerwanti, E. 2000. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Perilaku. Malang Universitas Muhammadiyah SurbaktiSurbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Orang Tua dalam MenanamkanF TyasHarmantoTyas, & Harmanto. 2014. Peran Orang Tua dalam MenanamkanSkripsi Universitas Sumatera UtaraPeran GenderPeran Gender. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tidak ditebitkan. Pengertian Kesadaran PolitikSecara bahasa kesadaran politik adalah gabungan dua buah kata yang berbeda jika dilihat dari segi makna. Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa terhadap suatu persoalan peristiwa. Sementara politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Jadi jika kata kesadaran dan kata politik disatukan menjadi kesadaran politik maka dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa tentang cara-cara atau usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Namun secara istilah seorang pakar ilmu politik, Surbakti 2010184 mendefinisikan kesadaran politik adalah kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politik, dan berkaitan juga dengan minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik di lingkungan dia berbeda disampaikan oleh Milbiath dalam Fatwa, 20161618 mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan politik ini dapat berupa kampanye politik, memilih dalam pemilihan umum, melakukan kontak dengan politik, dan lain-lain. Namun kesadaran untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik, tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, karena kesadaran harus dibangun melalui sebuah pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan sadar apabila seseorang tersebut mengetahui perbuatan apa yang sedang ia lakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Ruslan dalam Winarti, 201714-15 kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik adalah salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya partisipasi politik. Menurut Surbakti 2010184 semakin sadar seseorang atau masyarakat terhadap politik maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran politik, maka akan semakin rendah pula tingkat partisipasi politiknya. Selain itu menurut Budiardjo 2008369 semakin sadar seseorang bahwa dirinya dipimpin, maka seseorang akan menuntut diberikan hak untuk bersuara guna untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka kesadaran politik merupakan faktor dominan yang sangat mempengaruhi partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu yang Mempengaruhi Kesadaran PolitikKesadaran seseorang terhadap politik memang sangat penting, karena kesadaran politik merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, semakin sadar seseorang terhadap politik maka akan semakin tinggi pula intensitasnya untuk berpartisipasi dalam politik. Menurut Budiardjo 2008369 kesadaran politik sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik, karena semakin sadar seseorang bahwa ia diperintah, seseorang tentunya akan menuntut untuk diberikan hak untuk bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran yang semacam ini tentunya dimulai dari orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki kehidupan layak, dan terkemuka. Oleh karena itu, Surbakti 2010185 menyebutkan kesadaran politik bukanlah variabel yang mampu berdiri sendiri, karena dibutuhkan variabel lain agar terciptanya sebuah kesadaran yang dipercaya mampu mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah status sosial dan status ekonomi. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat misalnya memiliki jabatan struktural tertentu dalam masyarakat, atau orang yang dianggap penting dan berpengaruh dalam masyarakat cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, begitupun sebaliknya. Sama halnya dengan status ekonomi seseorang, seseorang dengan tingkat perekonomian tinggi memiliki kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, sementara orang yang memiliki tingkat perekonomian rendah biasanya memiliki kecenderungan untuk lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketimbang berpartisipasi dalam politik. Sementara faktor lain dinilai mampu mempengaruhi tingkat partisipasi politik menurut Surbakti adalah afiliasi politik orang tua dan pengalaman dalam berorganisasi, seringkali afiliasi politik orang tua memberikan pengaruh aktif atau tidaknya seseorang dalam partisipasi politik. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang mempengaruhi kesadaran politik seseorang, jika faktor-faktor tersebut lekat dengan diri seseorang maka dimungkinkan seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi, namun apabila faktor-faktor tersebut tidak melekat pada seseorang maka dapat menyebabkan rendahnya kesadaran politik Kesadaran PolitikUntuk mengukur tingkat kesadaran politik seseorang, diperlukan sebuah indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran kesadaran politik. Untuk dapat mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi kesadaran politik yang disampaikan oleh Surbakti 2010184 yang mendefinisikan kesadaran politik adalah kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politik, dan berkaitan juga dengan minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik di lingkungan dia hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesadaran politik adalah sebagai berikutPengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Pengetahuan politik secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan definisi, tujuan, dan juga pengetahuan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik serta menerapkan apa yang ia ketahui tentang politik dalam kehidupan dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Minat dan perhatian terhadap masyarakat dan politik di lingkungan dia hidup adalah sikap antusias terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dalam politik serta mengikuti setiap kegiatan politik yang terjadi dalam masyarakat tempat di beberapa uraian mengenai kesadaran politik dapat disintesiskan bahwa kesadaran politik adalah pengetahuan seseorang dan mengerti secara sadar akan semua hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun indikator yang terdapat dalam kesadaran politik tersebut adalahpengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politikPengetahuan tentang definisi politik, tujuan politik, dan kegiatan-kegiatan politik;Menerapkan pengetahuan politik dalam kehidupan dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di tempat hidupnyaAntusias terhadap perkembangan politik dalam masyarakat;Mengikuti kegiatan politik dalam masyarakat di tempat hidupnya.